
Jakarta, sinarlampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menelaah dan mendalami fakta persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024 yang menyeret nama sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR RI periode 2019–2024, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menanggapi munculnya pengakuan terdakwa mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang turut menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” kata Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Pengakuan mengenai dugaan aliran dana tersebut mencuat dalam agenda persidangan pada Rabu (18/11/2026). Di hadapan majelis hakim, Gus Alex mengungkap dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp10 miliar oleh Yandri Susanto saat yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI periode 2019–2024. Menurut keterangan Gus Alex dalam persidangan, permintaan uang tersebut berkaitan dengan upaya memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024.
Selain menyebut nama Yandri Susanto, Gus Alex juga mengemukakan dugaan adanya permintaan tambahan uang reses yang dikaitkan dengan sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019–2024 lainnya, yakni Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka.
Seluruh keterangan yang disampaikan terdakwa di ruang sidang tersebut menjadi salah satu materi yang dicatat oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan penyidik untuk diuji validitasnya melalui proses pembuktian hukum.
KPK Tegaskan Pengembangan Perkara Bergantung Kecukupan Alat Bukti
Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa setiap fakta yang terungkap di persidangan tidak serta-merta menjadi kesimpulan pidana, melainkan harus melalui mekanisme gelar perkara dan analisis yuridis. KPK memastikan pengembangan penyidikan baru akan dilakukan apabila didukung kecukupan alat bukti yang sah.
“Tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya,” ujar Taufik.
Apabila hasil telaah bersama antara tim penyidik dan JPU menemukan kesesuaian alat bukti yang memenuhi unsur pidana, KPK dapat menindaklanjuti pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024 tersebut. (Red)