
Lampungtengah, sinarlampung.co – Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) individual di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp7,33 miliar mulai menunjukkan perkembangan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah telah memeriksa pihak pelapor dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (DPP Pematank) sebagai saksi.
Dalam agenda pemeriksaan tersebut, DPP Pematank turut menyerahkan seluruh bundel dokumen pendukung yang berkaitan dengan laporan dugaan penyimpangan proyek pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Berkas yang diserahkan mencakup sejumlah alat bukti permulaan serta dokumentasi hasil temuan lapangan yang dinilai mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, membenarkan bahwa pihaknya telah memenuhi panggilan penyidik sekaligus melengkapi berkas laporan yang dibutuhkan korps Adhyaksa.
“Bukti-bukti yang diserahkan diharapkan dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk mendalami laporan tersebut dan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek MCK,” ujar Romli, Minggu (8/11/2026).
Desak Kejaksaan Segera Periksa Pihak Terlapor
Usai menjalani pemeriksaan dan menyerahkan bukti temuan lapangan, Romli mendesak agar Kejari Lampung Tengah tidak berhenti pada tahapan klarifikasi saksi pelapor semata. Ia meminta tim penyelidik segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan guna membuat terang duduk perkara proyek beranggaran Rp7.335.150.000 tersebut.
“Kami berharap pihak terlapor secepatnya diperiksa. Seluruh berkas yang berkaitan dengan dugaan korupsi, termasuk bukti-bukti temuan di lapangan, sudah kami serahkan kepada kejaksaan,” tegasnya.
DPP Pematank berharap aparat penegak hukum dapat mengusut laporan ini secara serius, profesional, dan transparan demi menghadirkan kepastian hukum serta menyelamatkan keuangan negara.
Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, menyampaikan bahwa pihaknya memang menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor maupun pihak Dinas Perkim Lampung Tengah sebagai bagian dari tindak lanjut pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
“Mungkin di hari Selasa kita panggil. Nanti anggota akan koordinasi dengan teman-teman dari Pematank, meminta waktu untuk bisa memberikan klarifikasi ke pihak Kejari,” kata Okky, Rabu (4/11/2026).
Ia memastikan pihak kejaksaan akan bertindak objektif dan berkomitmen menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila proses penyelidikan telah menemukan titik terang baru. “Kalau ada informasi lanjutan akan saya infokan,” tandasnya. (Red)
Catatan Redaksi: Sesuai Kode Etik Jurnalistik dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun tanggapan seluas-luasnya bagi jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah serta pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan hingga adanya kepastian hukum.