Komunitas Tokoh Lampung Tolak Wacana Dasco Jadi Wapres, Singgung Rekam Jejak dan Representasi Politik

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Komunitas Tokoh Lampung menyatakan penolakan terhadap wacana pencalonan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Sikap tersebut disampaikan Muharis Wijaya dari Komunitas Tokoh Lampung melalui siaran pers, Minggu (15/11/2026). Ia menilai, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang lebih inklusif dan membuka ruang kolaborasi lintas elemen bangsa.

Menurut Muharis, kepemimpinan nasional tidak seharusnya hanya merepresentasikan satu kekuatan politik tertentu. Posisi Wakil Presiden dinilai perlu menjadi ruang bagi berbagai unsur politik dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan.

“Setelah 81 tahun merdeka, tantangan bangsa ini semakin kompleks dan membutuhkan sinergi dari seluruh spektrum kekuatan nasional. Pasca mundurnya Gibran dari panggung politik, negara ini bukan hanya milik satu golongan atau segelintir partai politik saja. Posisi Wakil Presiden seharusnya menjadi ruang titik temu yang memberikan kesempatan bagi partai politik lain maupun elemen masyarakat luas untuk berkolaborasi secara setara dalam membangun Indonesia,” ujar Muharis.

Ia mengatakan, pemerataan peran dalam pemerintahan penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi serta memastikan kebijakan pembangunan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk aspirasi daerah.

Selain persoalan representasi politik, Muharis juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap rekam jejak Dasco yang menurutnya perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum menentukan figur pengganti Wakil Presiden.

Ia menyoroti sejumlah polemik yang pernah menjadi perhatian publik, mulai dari dinamika pengesahan RKUHP pada 2022, polemik draf revisi UU Penyiaran pada 2024, hingga pemberitaan investigasi mengenai dugaan jaringan kasino dan praktik judi daring pada 2025.

Muharis juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan dalam wacana tersebut. Bahkan, ia mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan pribadi di balik dorongan pencalonan Dasco, meskipun tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian.

Atas berbagai catatan itu, Komunitas Tokoh Lampung menilai proses penentuan calon Wakil Presiden harus dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan integritas, rekam jejak, dan kepentingan masyarakat luas.

Ada Pandangan Berbeda soal Dasco

Di sisi lain, wacana mengenai Dasco juga mendapatkan respons dari sejumlah kalangan yang melihat pengalaman panjangnya di parlemen sebagai salah satu modal untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Kalangan pendukung menilai pengalaman Dasco dalam menjembatani komunikasi lintas fraksi dapat membantu menjaga stabilitas politik serta memperkuat koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Terkait sejumlah tudingan yang disampaikan, pihak pendukung dan internal partai disebut telah memberikan bantahan. Tuduhan mengenai keterlibatan dalam bisnis judi daring maupun motif penyelamatan aset pribadi dibantah sebagai informasi yang tidak berdasar dan tidak disertai bukti keterlibatan langsung.

Sementara itu, pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka masih harus melalui mekanisme konstitusional. MPR menyatakan akan menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut, termasuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon untuk diproses sesuai ketentuan.

Komunitas Tokoh Lampung berharap dinamika politik tersebut tidak hanya menjadi ajang perebutan posisi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat demokrasi dan memperluas keterlibatan berbagai elemen bangsa.

Muharis mengajak masyarakat untuk tetap mengawal proses politik secara kritis dan konstruktif, tanpa mengabaikan persatuan nasional.

Menurutnya, kepemimpinan nasional ke depan harus mampu mengakomodasi keberagaman kepentingan serta menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan seluruh masyarakat Indonesia. (*)