LBH Bandar Lampung Desak Polda Tuntaskan Kasus Mafia Tanah Sripendowo, Warga Dibayangi Ancaman Lelang

Bandar Lampung, sinarlampung.co – YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung segera menuntaskan penyelidikan dugaan mafia tanah di Desa Sripendowo dan delapan desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Desakan tersebut muncul di tengah keresahan masyarakat menyusul informasi rencana pelelangan sertifikat hak milik (SHM) yang dipersoalkan warga.

Kepala Divisi Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung, M. Arif Ridho Tawakal, mengatakan penanganan kasus tersebut telah berlangsung lebih dari dua tahun sejak masyarakat menyampaikan pengaduan pada 29 Mei 2024.

Perkara itu kemudian dilaporkan secara resmi ke Polda Lampung pada 1 Oktober 2026 dengan nomor laporan yang dicantumkan LBH dalam siaran persnya, STTLP/B/752/X/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.

LBH meminta penyidik segera meningkatkan penanganan perkara sesuai hasil penyelidikan, mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum perangkat desa dan pihak internal pertanahan hingga pihak yang diduga menjadi pengendali praktik tersebut.

Desakan itu juga disampaikan setelah Kapolda Lampung dan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Arif, penghargaan tersebut semestinya diikuti dengan penyelesaian perkara pertanahan yang masih dikeluhkan masyarakat, termasuk kasus Sripendowo.

Ia menyebut lebih dari 2.000 warga bergantung pada lahan yang saat ini menjadi objek persoalan. Masyarakat, kata dia, masih menghadapi ketidakpastian karena muncul informasi mengenai rencana pelelangan tanah yang selama ini digarap petani.

Sertifikat Dipersoalkan Disebut Jadi Agunan Kredit

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah seseorang yang mengaku sebagai pegawai Bank BRI Kalianda disebut mendatangi warga Sripendowo untuk mencari objek tanah.

LBH menyebut berdasarkan informasi yang diterima, terdapat rencana pelelangan SHM yang dipersoalkan warga karena diduga menjadi agunan kredit dan mengalami gagal bayar oleh pihak yang disebut sebagai oknum mafia tanah.

Arif menilai situasi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena objek tanah yang dipersoalkan masih digarap petani dan sertifikatnya disebut telah diblokir oleh BPN Lampung Timur terkait proses hukum.

Menurut LBH, sertifikat tersebut juga sedang menjadi bagian dari penyelidikan Polda Lampung. Karena itu, pihaknya meminta agar rencana pelelangan tidak mengabaikan status hukum objek tanah dan kepentingan masyarakat yang selama ini menggarapnya.

LBH mengingatkan, jika pelelangan tetap berlangsung tanpa kejelasan status hukum, petani berpotensi kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Pihaknya juga mengkhawatirkan ketidakpastian tersebut dapat memicu ketegangan sosial apabila tidak segera ditangani oleh instansi terkait.

LBH Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Pertanahan

Selain meminta Polda mengusut dugaan mafia tanah, LBH turut mempertanyakan proses penerbitan sertifikat yang disebut bermasalah dan kemudian digunakan sebagai jaminan kredit perbankan.

Arif mengingatkan bahwa pemberian kredit dengan agunan tanah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur persyaratan pemberi hak tanggungan, termasuk kewenangannya atas objek yang dijaminkan.

LBH juga menyinggung Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pengelolaan hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

Menurut LBH, apabila dalam proses penerbitan sertifikat ditemukan manipulasi atau cacat administrasi, dokumen tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.

LBH juga menilai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat digunakan secara otomatis untuk mengesampingkan keberatan masyarakat, terutama apabila terdapat persoalan iktikad baik dan penguasaan nyata atas tanah.

Dugaan Penyimpangan PTSL Ikut Disorot

LBH turut menyoroti kemungkinan penyimpangan dalam penerbitan sebagian sertifikat yang disebut berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Arif, program PTSL merupakan program pemerintah yang dibiayai negara dan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur serta persyaratan yang berlaku, termasuk pemeriksaan data fisik dan yuridis tanah.

Ia menilai perlu ditelusuri apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi dokumen dalam proses penerbitan sertifikat yang kemudian digunakan sebagai agunan kredit.

LBH menyebut, apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini berpotensi berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun pemalsuan dokumen.

Pihaknya juga menyinggung Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 391 dan 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemalsuan surat.

Arif menegaskan, seluruh dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui proses hukum agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

LBH Bandar Lampung berharap Polda Lampung segera memberikan kepastian perkembangan penanganan perkara, sekaligus berkoordinasi dengan BPN dan pihak perbankan untuk memastikan status hukum objek tanah yang dipersoalkan.

Menurut LBH, penyelesaian kasus ini tidak hanya menyangkut kepastian hukum atas sertifikat, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan sumber penghidupan ribuan warga yang selama ini menggarap lahan tersebut. (*)