
LAMPUNG TENGAH, sinarlampung.co – Kualitas pengerjaan proyek pengairan di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung di Kabupaten Lampung Tengah menuai protes tajam. Pasalnya, fisik bangunan pada proyek Inpres Tahap II tahun 2025 tersebut ditemukan sudah dalam kondisi hancur dan ambruk meski proses pengerjaan baru saja dilakukan.
Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur pengairan yang bersumber dari dana pusat di Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat 16 titik proyek yang diklaim sebagai bagian dari program Inpres Tahap II tahun 2025.
Salah satu titik yang menjadi sorotan berada di Dusun 5 Mulyodadi, Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur. Berdasarkan investigasi lapangan, fisik bangunan ditemukan dalam kondisi memprihatinkan; banyak lempengan beton yang retak hingga ambruk meski pengerjaan tergolong baru.
Selain itu di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi proyek. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk memantau asal-usul anggaran, nama perusahaan pemenang tender, hingga masa waktu pengerjaan.
Seorang koordinator lapangan bernama Usup mengonfirmasi bahwa pengerjaan tersebut merupakan proyek dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. “Awalnya 14 titik, lalu ditambah lagi 2 titik, sehingga total ada 16 titik,” ujar Usup saat dikonfirmasi di basecamp Kampung Jaluk Sugih. Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai juklak dan juknis pengerjaan tersebut.
Temuan paling mencolok berada di Dusun 5 Mulyodadi, Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur. Di lokasi ini, infrastruktur yang seharusnya berfungsi mendukung swasembada pangan justru tampak rapuh dengan kondisi beton yang pecah-pecah dan dinding saluran yang roboh ke dasar galian.
Hasil investigasi lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya pengabaian standar teknis (juklak-juknis) oleh pihak pelaksana. Beberapa poin yang menonjolkan buruknya kualitas pekerjaan antara lain:
Beton Retak Seribu: Banyak bagian lempengan beton yang sudah retak sebelum proyek diserahterimakan.
Struktur Ambruk: Terdapat titik-titik pengerjaan yang sudah roboh, diduga akibat campuran material yang tidak sesuai spesifikasi atau kegagalan struktur tanah.
Ketahanan Rendah: Kondisi fisik bangunan saat ini dinilai tidak akan bertahan lama (berumur pendek), sehingga berpotensi membuang anggaran negara secara sia-sia.
“Bagaimana mau mendukung swasembada pangan kalau bangunannya saja baru dikerjakan sudah ambruk? Ini jelas indikasi pengerjaan asal-asalan,” ungkap salah satu warga di lokasi.
Misteri Pelaksana dan Pengawasan
Ketidakjelasan asal-usul proyek semakin memperkeruh suasana. Tanpa adanya papan informasi proyek di lokasi, masyarakat dan awak media kesulitan mengetahui siapa kontraktor yang bertanggung jawab dan bagaimana pengawasan dilakukan oleh pihak Balai Besar.
Seorang koordinator di lapangan bernama Usup mengonfirmasi pengerjaan 16 titik tersebut berasal dari Balai Besar, namun ia tidak mampu menjelaskan mengapa kualitas fisik bangunan begitu rendah.
Upaya konfirmasi ke pihak BBWS Mesuji Sekampung, Samuelson Hansen Sianipar, juga tidak memberikan jawaban teknis yang memuaskan mengenai kerusakan tersebut, melainkan hanya mengarahkan media ke bagian Humas.
Buruknya kualitas pengerjaan ini memicu desakan agar lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat segera turun tangan melakukan uji petik dan uji laboratorium terhadap material beton yang digunakan.
Tim media dan elemen masyarakat meminta Komisi IV DPRD Provinsi Lampung untuk mengkroscek langsung 16 titik proyek tersebut. Dikhawatirkan, pola pengerjaan serupa terjadi di seluruh titik, yang jika dibiarkan akan merugikan petani sebagai penerima manfaat utama.
Perbandingan Kondisi Lapangan
| Aspek Pengamatan | Kondisi Ideal (Juknis) | Fakta di Lokasi (Astomulyo) |
| Kekuatan Beton | Kokoh, kedap air, tanpa retak | Retak di banyak titik, beton rapuh |
| Kestabilan Struktur | Dinding tegak dan stabil | Ada bagian yang sudah roboh/ambruk |
| Transparansi | Wajib Papan Informasi Proyek | Tidak ditemukan (Proyek Hantu) |
| Masa Pakai | Jangka panjang (tahunan) | Terancam rusak total dalam waktu dekat |
Catatat Redaksi:
Kegagalan bangunan pada proyek pengairan biasanya disebabkan oleh tiga hal utama: campuran semen yang tidak sesuai rasio, kurangnya pemadatan tanah dasar, atau penggunaan material pasir yang mengandung kadar lumpur tinggi. Tanpa audit teknis, proyek ini hanya akan menjadi monumen kerusakan yang menguras saku negara. (Red)