Jalan Rusak di Pringsewu Memanas, DPRD Diminta Tak Lempar Tanggung Jawab

Pringsewu, sinarlampung.co – Sorotan publik terhadap kondisi jalan rusak di berbagai wilayah memicu beragam reaksi, baik di media sosial maupun pemberitaan. Tuntutan perbaikan terus menguat, dan persoalan ini diakui menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah, khususnya dinas teknis, kepala daerah, hingga jajaran terkait.

Namun di tengah perdebatan itu, sejumlah pihak mengingatkan bahwa tanggung jawab persoalan infrastruktur tidak semata berada di pundak eksekutif. Seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai peran legislatif juga tidak bisa dilepaskan.

Menurutnya, komentar beberapa anggota DPRD Pringsewu di media sosial yang cenderung menyalahkan pemerintah daerah dinilai kurang tepat, karena lembaga legislatif turut memiliki kewenangan strategis dalam penetapan anggaran pembangunan.

“Sebagai wakil rakyat, DPRD punya peran dalam pengambilan keputusan anggaran. Artinya, mereka juga ikut bertanggung jawab terhadap prioritas pembangunan, termasuk perbaikan jalan,” ujar sumber tersebut.

Ia menambahkan, kritik yang hanya mengarah pada bupati dan wakil bupati berpotensi menimbulkan kesan saling melempar tanggung jawab, padahal fungsi legislasi dan penganggaran melekat pada DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.

Masyarakat, lanjutnya, memilih anggota dewan dengan harapan aspirasi mereka diperjuangkan, terutama terkait kebutuhan dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. Karena itu, ia berharap persoalan infrastruktur tidak dipandang sebagai beban satu pihak semata.

Sumber tersebut juga menyinggung alokasi anggaran perjalanan dinas DPRD pada tahun 2026 yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Ia berpendapat, efisiensi belanja yang dinilai kurang mendesak dapat menjadi ruang untuk memperkuat prioritas pembangunan.

Selain peran legislatif, tanggung jawab pembangunan juga melibatkan pemerintah kecamatan dan pekon melalui mekanisme perencanaan, termasuk musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sebagai dasar pengusulan program.

Upaya konfirmasi kepada beberapa anggota DPRD yang disebut dalam perbincangan publik, berinisial S dan D, telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan. (Sahirun)