Kasus Mafia Tanah Way Kanan Naik Sidik, Praktisi Hukum Desak Kejati Umumkan Tersangka

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Praktisi hukum Lampung, Haris Munandar, S.H., M.H., memberikan apresiasi atas langkah tegas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang telah meningkatkan status perkara dugaan mafia tanah di kawasan hutan Kabupaten Way Kanan ke tahap penyidikan (sidik).

Kasus Mafia Tanah Register 44: Anggota DPD RI Bustami Zainuddin Diperiksa 12 Jam di Kejati Lampung

Kasus Mafia Tanah Way Kanan, Ayah Kalbadi Kembali Diperiksa Kejati

Kejati Lampung Periksa Ayah Mantan Bupati Way Kanan Terkait Mafia Tanah?

Kendati demikian, Haris mendesak agar tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung segera menetapkan dan mengumumkan nama-nama tersangka yang bertanggung jawab atas penguasaan lahan ilegal tersebut.

Haris menekankan bahwa dalam mengusut kasus yang telah berjalan selama satu tahun lebih ini, Kejati Lampung tidak boleh tebang pilih. Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut asas persamaan di depan hukum atau equality before the law.

“Saya harap Kejati segera mengumumkan nama-nama pihak yang terlibat sebagai tersangka. Tak peduli siapa pun latar belakangnya, mau itu mantan Bupati, ayah bupati, anggota DPD-RI, DPR-RI, hingga pengusaha ternama. Semua sama di mata hukum,” tegas Haris Munandar, Senin 2 Februari 2026.

Menurutnya, transparansi sangat diperlukan agar masyarakat tidak berspekulasi adanya proses diskriminasi dalam penanganan perkara korupsi atau mafia tanah yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah tokoh penting di Lampung telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejati Lampung, di antaranya:

Bustami Zainudin (Anggota DPD-RI yang juga mantan Bupati Way Kanan. Raden Adipati Surya (Bupati Way Kanan periode 2016–2024), H. Raden Kalbadi (Ayah kandung dari Bupati Way Kanan saat ini, Ayu Asalasiyah), dan Rial Kalbadi (Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan).

Modus Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan

Kasus ini berfokus pada dugaan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung Kabupaten Way Kanan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan secara ilegal. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pihak Dinas Kehutanan, instansi perizinan Pemerintah Provinsi Lampung, hingga pihak Kementerian terkait.

Penyidikan mendalam dilakukan untuk membongkar modus penerbitan izin yang diduga menyalahi prosedur serta aliran dana dari penguasaan lahan negara tersebut. Publik kini menanti keberanian Kejati L