
Bandar Lampung, Senin 29 Desember 2025, pagi udara di Ruang Abung, Komplek Kantor Gubernur Lampung, terasa lebih dingin dari biasanya. Embun sisa hujan semalam masih menempel samar di kaca jendela, sementara deru pendingin ruangan beradu dengan suara yang tak kalah dominan, ceklek rana kamera yang bersahutan.
Di ruangan itu, puluhan foto berjajar rapi. Namun, ini bukan sekadar pameran seni. Ini adalah Festival Foto Akhir Tahun Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung. Sebuah perhelatan yang dirancang bukan hanya untuk merayakan estetika, melainkan sebagai upaya “membuka mata” pemerintah lewat bahasa gambar yang paling jujur.
Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah ironi terungkap. Di tahun 2025, ketika dunia sudah berlari dengan kecepatan algoritma, mesin birokrasi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung justru seolah membeku dalam kebisuan visual.
Melawan Lupa, Menolak Bisu
Abung Mamasa, Ketua IJP Lampung, berdiri di podium. Suaranya pelan, namun setiap kalimatnya menukik tajam ke jantung persoalan. “Bagi pewarta, foto bukan sekadar dokumentasi. Ia adalah jendela,” ujarnya.
Abung menyentil kenyataan pahit yang masih terjadi. Di era di mana laporan kinerja bisa diunggah dalam hitungan detik, ia menemukan fakta menggelitik. Masih ada OPD yang unggahan terakhir media sosialnya tertanggal tahun 2024. Padahal, kalender dinding sebentar lagi berganti ke 2026.
“Prosesnya tidak payah, semua dalam genggaman. Sayang jika kinerja tidak terdokumentasi,” tambah Abung.
Abung menyuarakan kegelisahan publik, jika kerja keras pemerintah tidak terekam, apakah rakyat akan percaya bahwa mereka benar-benar bekerja?
“Saya Gemes Sama OPD”
Kegelisahan itu rupanya tak bertepuk sebelah tangan. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hadir bukan sekadar untuk memotong pita. Dengan senyum khasnya yang hangat, Jihan melontarkan kritik yang dibalut canda, namun sarat makna.
“Atas nama Pemprov saya memberi apresiasi. Tapi jujur, saya gemes juga sama OPD yang tidak aktif,” tuturnya, yang langsung disambut tawa kecil hadirin—tawa yang menyiratkan pengakuan dosa kolektif.
Bagi Jihan, instruksi Gubernur sudah jelas, aktiflah di ruang digital. Publik hari ini tidak lagi membaca papan pengumuman di kantor kelurahan. Mereka menatap layar ponsel.
“Humas di masing-masing OPD masih belum paham betul apa yang harus dikerjakan. Banyak kerja, tapi tidak terpublikasi. Akhirnya tidak sampai kepada masyarakat,” Ujar Jihan.
Baginya, di tahun 2025, redaksi tanpa foto adalah kehampaan. Foto adalah bukti otentik, sekaligus magnet yang membuat masyarakat mau peduli.
Bergeser dari Seremoni ke Manusia
Festival ini juga menjadi ruang belajar. Simon Abdurrahman, mewakili dewan juri, menyoroti pergeseran paradigma yang fundamental. Era foto pejabat berbaris kaku menatap kamera sudah usai.
“Yang mulai muncul adalah momen human interest, ketepatan waktu, dan sinergi visual. Itulah yang membuat foto bicara,” kata Simon.
Foto pemenang tahun ini membuktikan tesis tersebut. Juara I diraih Dinas Peternakan, disusul RSUD Abdoel Moeloek dan Dinas Lingkungan Hidup. Mereka menang bukan karena memotret gedung atau pejabat, melainkan karena berhasil menangkap denyut aktivitas—pelayanan yang nyata, keringat yang menetes, dan interaksi yang hidup.
Sekretaris Daerah Lampung, Marindo Kurniawan, mengamini hal ini. Di sela wawancara usai acara, ia menyebut festival yang diinisiasi IJP dan Diskominfotik ini sebagai momentum perubahan kultur. “Kita dorong OPD terus aktif menyiarkan kegiatannya agar masyarakat tahu apa yang sedang kita jalankan,” ucapnya.
Sebuah Bukti yang Tak Bisa Disangkal
Acara di Ruang Abung itu berakhir tanpa ingar-bingar berlebihan. Para juri—Syahroni Yusuf (PWI), Oyos Saroso (AMSI), Ardiansyah (PFI), dan Simon Abdurrahman (Akademisi) telah menunaikan tugasnya memilih yang terbaik.
Namun, pesan yang tertinggal jauh lebih besar dari sekadar trofi kemenangan. Abung Mamasa menutup festival dengan sebuah renungan yang relevan bagi siapa saja pemegang amanah publik di Lampung.
‘Ke depan, kita berharap OPD menunjukkan kinerjanya lewat publikasi. Bukan sekadar untuk lomba, tapi untuk masyarakat. Sebab pada akhirnya, foto bukan hanya gambar. Ia adalah jejak.”kata Abung.
“Jejak yang memastikan bahwa kerja pemerintah bukan hanya terdengar sebagai klaim semata, tetapi terlihat nyata di mata rakyatnya,” Tutup Abung Mamasa. (Tari Pratama)