Alasan Lampung Jadi Lokasi Pelepasan Transmigran Nasional

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi pelepasan peserta Program Trans Karya Nusantara Tahun 2025 karena dinilai memiliki nilai sejarah dan keberhasilan kuat dalam pelaksanaan transmigrasi nasional. Keberagaman masyarakat yang hidup rukun di Bumi Ruwa Jurai menjadi cerminan suksesnya transmigrasi dalam memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat melepas 45 kepala keluarga (KK) peserta transmigrasi, yang dipusatkan di Halaman Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (16/12/2025). Pelepasan dilakukan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Beragam suku, adat, budaya, dan agama hidup berdampingan dengan masyarakat lokal di Lampung. Jadi perbedaan itu tidak dijadikan sebagai bagian dari konflik sosial, tapi justru untuk menyatukan rasa kebangsaan Indonesia dan itu tercermin di Provinsi Lampung,” ujar Viva Yoga.

Menurutnya, Lampung menjadi contoh nyata keberhasilan transmigrasi karena masyarakatnya mampu hidup rukun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi toleransi. “Itulah wajah Lampung,” katanya.

Viva Yoga juga menegaskan, Lampung kini tidak lagi berstatus sebagai daerah tujuan transmigrasi, melainkan telah berkembang menjadi daerah asal transmigrasi. “Jadi ini membuktikan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung sudah maju dan berkembang,” ujarnya.

Dalam pelepasan tersebut, sebanyak 45 KK dilepas secara langsung, yang berasal dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Selain itu, dilakukan pula pelepasan secara virtual dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah 35 KK. Dari Provinsi Lampung sendiri tercatat sebanyak 10 KK atau 33 jiwa mengikuti program tersebut.

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi merupakan langkah berani untuk membangun kehidupan baru sekaligus berkontribusi bagi pembangunan nasional.

“Transmigrasi adalah tentang keberanian membuka lembaran hidup baru dan ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia. Melalui program ini, wilayah-wilayah baru tumbuh, kesempatan kerja terbuka, dan kehidupan yang lebih layak dapat diraih,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, tujuan utama transmigrasi adalah mewujudkan pemerataan pembangunan agar seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Lampung, kata dia, menjadi contoh keberhasilan program tersebut karena sejak lama menjadi rumah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Dari keberagaman itu tumbuh masyarakat yang rukun, pekerja keras, dan terbiasa saling menghargai perbedaan,” katanya.

Marindo menambahkan, kawasan transmigrasi diharapkan melahirkan masyarakat yang produktif, saling mendukung, dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah. Ia pun berpesan agar para transmigran menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan serta membangun kebersamaan di tempat tujuan.

“Di tempat yang baru, tetangga adalah keluarga terdekat. Jadikan transmigrasi ini sebagai perjalanan bersama. Pemerintah mendampingi, masyarakat mendukung, dan Bapak Ibu menjadi pelaku utamanya,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustofa Nurudin melaporkan bahwa sebelumnya, pada 14 Desember 2025, juga telah dilakukan pelepasan transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 15 KK. Dengan demikian, total peserta Program Trans Karya Nusantara Tahun 2025 mencapai 95 KK.

Ia menjelaskan, para transmigran tersebut ditempatkan di empat wilayah, yakni Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; serta Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Program Trans Karya Nusantara sendiri merupakan implementasi dari program 5T atau lima program unggulan Kementerian Transmigrasi, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. (*)