Tutup Lampung Begawi 2025, Gubernur Mirza Tegaskan Komitmen Penguatan Regulasi Dan Kebijakan Yang Berpihak Pada UMKM

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal resmi menutup kegiatan Lampung Begawi Tahun 2025 yang digelar di Lampung City Mall, Minggu (5/10/25). 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa peran Lampung tidak hanya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, namun juga sebagai salah satu sentra produksi komoditas strategis nasional. Berbagai komoditas unggulan seperti padi, kopi robusta, singkong, lada, kakao, dan tebu tumbuh subur di Provinsi Lampung dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.

“Pada tahun 2024, total kapasitas ekonomi Lampung atau uang yang beredar mencapai Rp483 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp150 triliun atau hampir 30 persen berasal dari sektor pertanian,” ujar Gubernur.

Meski memiliki potensi besar, Gubernur menyoroti masih minimnya nilai tambah dari komoditas unggulan daerah yang sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah. “Kopi kita hampir 90 persen masih keluar dari Lampung dalam bentuk green bean. Padahal harga kopi olahan bisa hampir dua kali lipat harganya,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas kakao, nanas, dan singkong yang belum diolah secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih rendah, yakni hanya sekitar 16 persen.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyoroti peran besar sektor UMKM dalam perekonomian Lampung. Berdasarkan data, terdapat 492 ribu UMKM yang beroperasi di Provinsi Lampung, yang berarti sekitar 1,5 juta keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini.

“Dengan jumlah UMKM sebanyak itu, seharusnya komoditas-komoditas unggulan Lampung bisa terhilirisasi dan memberikan nilai tambah maksimal. Namun masih banyak tantangan, terutama pada aspek daya saing, akses modal, dan pasar,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat regulasi dan kebijakan yang berpihak pada UMKM. Pemerintah, lanjutnya, tengah menyiapkan kebijakan tata niaga yang mampu melindungi sekaligus mendorong daya saing pelaku usaha kecil menengah.

“Ke depan, kami akan memastikan agar sektor pariwisata dan UMKM terintegrasi. Tempat wisata, hotel, restoran, dan toko oleh-oleh akan kami dorong agar memprioritaskan produk-produk lokal Lampung. Wisatawan datang membawa uang, dan uang itu harus dipastikan belanja produk-produk lokal,” tegas Gubernur. (*)