Rolling Jabatan Pemkab Pringsewu Dinilai ‘Ngawur’ dan Sarat Kepentingan
Tari Pratama
Pringsewu, sinarlampung.co – Pelantikan 47 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang digelar Bupati Pringsewu menuai sorotan. Para tokoh masyarakat menilai proses ini tidak mengutamakan pelayanan publik, melainkan lebih untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Bahkan, masukan dari tenaga ahli khusus Bupati dianggap tidak dijadikan pertimbangan serius sehingga kebijakan pelantikan terkesan ngawur.
Sekjen DPP LSM HAMMER, Toyip, menyoroti hal ini. Ia mengatakan, dari 47 pejabat yang dilantik, termasuk Kabag, Kabid, dan jabatan lainnya, ada enam Kepala UPT Puskesmas di kecamatan se-Kabupaten Pringsewu yang luput dari pelantikan.
Toyip menegaskan Bupati seharusnya mengacu pada masukan objektif dari tenaga ahli profesional agar keputusan lebih tepat.
“Maka dalam hal ini, pelantikan pejabat yang ada ditengarai hanya berdasarkan kepentingan tertentu. Tidak dilantiknya enam Kepala UPT Puskesmas ini jelas menunjukkan fungsi tenaga ahli diragukan, karena kekosongan jabatan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat,” ucap Toyip, Sabtu (18/10/2025).
Toyip menambahkan, tidak dilantiknya enam Kepala UPT Puskesmas membuat masukan dari empat tenaga ahli Bupati yang sudah digaji negara terlihat tidak memikirkan kepentingan umum.
Lebih jauh, Toyip menekankan bahwa pejabat yang dilantik seharusnya melalui mekanisme seleksi, mempertimbangkan prestasi dan penilaian khusus. Menurutnya, beberapa pejabat eselon 3 yang dilantik justru sudah memasuki masa pensiun, namun tetap ditempatkan menjadi sekretaris.
Hal tersebut dinilai tidak mendukung peningkatan kinerja ASN, padahal posisi tersebut bisa diisi ASN di bawahnya agar kinerja organisasi lebih optimal.
Enam Kepala UPT Puskesmas yang tidak dilantik adalah:
1. Puskesmas Pardasuka
2. Puskesmas Ambarawa
3. Puskesmas Pringsewu
4. Puskesmas Banyumas
5. Puskesmas Gadingrejo
6. Puskesmas Pagelaran
Toyip menutup pernyataannya dengan menyayangkan pelantikan seperti ini. Menurutnya, seharusnya pelantikan lebih tepat sasaran dan bermanfaat, apalagi Bupati sudah didampingi empat tenaga ahli khusus, namun jabatan yang sangat berpengaruh pada pelayanan publik justru terlupakan. (*)
