
Jakarta, sinarlampung.co – Forum Kebijakan Publik meminta Direksi PLN turun tangan mengevaluasi aktivitas Yayasan Pensiunan Karyawan PLN. Dorongan ini muncul setelah mencuat dugaan praktik nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek oleh PT BEST, perusahaan yang disebut mendapat fasilitas dari yayasan.
Ketua Forum Kebijakan Publik, Sopian, mengaku menerima informasi melalui surat elektronik terkait keterlibatan keluarga dan lingkaran dekat Direktur PT BEST dalam sejumlah proyek.
“Dalam menjalankan usahanya, Direktur PT BEST diduga melibatkan keluarganya dan kroni-kroninya. Mereka mendapatkan beberapa pekerjaan seperti pengadaan sawdust, woodchip, truk transportasi sawdust dan faba, serta sewa alat berat melalui perusahaan PT KJM dan PT ICL,” ujar Sopian.
Menurutnya, praktik tersebut bukan hal baru. “Berdasarkan data yang kami himpun, ini sudah berlangsung lama sampai sekarang. Direksi PLN sebagai pembina harus merombak susunan pengurus yayasan pensiunan karyawan PLN yang kantornya di Jalan Laut Biru Laut X, Kavling 6-7, Cawang, Jakarta Timur,” tegasnya.
Sopian menambahkan, yayasan pensiunan PLN diketahui memiliki usaha suplai pengadaan biomassa berupa woodchip dan sawdust. Dalam surat elektronik yang diterimanya, ada banyak pengaduan soal dugaan oligarki dalam pengelolaan proyek-proyek yang berada di bawah yayasan tersebut.
“Di dalam surat elektronik yang masuk ke kami, banyak pengaduan tentang praktik-praktik oligarki di proyek milik yayasan pensiunan karyawan PLN,” ujar Sopian.
Upaya konfirmasi ke Ketua Umum Yayasan Pensiunan Karyawan PLN, Supriyadi, melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respon. Hal serupa terjadi saat media menghubungi Parani selaku pelaksana harian yayasan. Konfirmasi kepada anggota dewan pengawas, Suparyanto, juga tidak membuahkan jawaban. (Suryadi)