
Purworejo, sinarlampung.co – Warga Desa Sambeng, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menggelar aksi protes atas tidak berfungsinya saluran irigasi di wilayah mereka yang sudah mangkrak selama 15 tahun. Jaringan irigasi yang seharusnya menjadi sumber utama pengairan sawah warga itu tak pernah lagi mengalirkan air tanpa ada penjelasan pasti dari pihak berwenang.
Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk di sekitar saluran irigasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap kebutuhan dasar petani. “Sudah 15 tahun tidak ada air mengalir. Sawah kami kering dan hasil panen terus menurun,” keluh seorang warga.
Aksi protes tersebut menarik perhatian anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Purworejo. Para wakil rakyat itu turun langsung meninjau lokasi saluran D.I. Kragilan dan menggelar dialog interaktif bersama warga di Pendopo Khasanah Nusantara, Desa Sambeng, Minggu (5/10/2025). Dalam dialog itu, perwakilan warga dari berbagai desa di wilayah hilir Daerah Irigasi Kragilan menyampaikan keresahan mereka atas krisis air yang semakin parah.
Kepala Desa Sambeng menjelaskan, wilayah Bayan bagian utara kini mengalami dampak paling berat. “Tanah kami kering dan tidak ada resapan air. Dulu berlumpur, sekarang pecah-pecah. Hasil panen hanya cukup untuk makan harian,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak desa bersama TNI AD telah melakukan pendataan kondisi saluran irigasi dari hulu hingga hilir dan melaporkannya ke forum lintas instansi. Namun, hingga kini tindak lanjutnya belum terlihat. “Kami terus berkomunikasi dengan pihak provinsi yang memiliki kewenangan, baik secara birokrasi maupun politik, tapi belum ada hasil nyata,” kata Kepala Desa Sambeng.
Warga menilai, anggaran pemeliharaan untuk D.I. Kragilan seolah diabaikan selama bertahun-tahun. “Padahal kondisinya terus memburuk,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Rudi, mengatakan hasil tinjauan di lapangan menunjukkan banyak kebocoran dan kerusakan di sepanjang saluran. “Debit air di pintu masuk juga jauh lebih rendah dari seharusnya. Harus segera dibuat bendungan baru,” ujarnya.
Rudi juga mendorong masyarakat memanfaatkan jalur politik untuk mempercepat penanganan di tingkat provinsi. “Kami hanya bisa mengawal di legislatif, tapi pelaksanaannya tetap wewenang eksekutif daerah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhaimin, meminta dinas terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut. “Masalah ini sudah kami komunikasikan di berbagai level. Tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan,” ujarnya.
Dari pihak Balai Probolo, perwakilannya menyebut bahwa usulan dari Purworejo telah diterima, namun fokus utama saat ini masih di wilayah Loning. “Bulan depan akan dilakukan uji aliran dari hulu Kragilan hingga ke hilir,” jelasnya.
Masyarakat berharap perbaikan saluran irigasi D.I. Kragilan segera direalisasikan agar kebutuhan air pertanian terpenuhi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. (Afandi)