Belajar dari Kasus Keracunan, Pemprov Lampung Evaluasi Program MBG di Daerah
Tari Pratama
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi terkait Keamanan Pangan serta Penanganan dan Pencegahan Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (10/9/2025).
Rapat yang diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Lampung secara virtual itu menjadi langkah evaluasi pasca terjadinya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Rakor dipimpin langsung Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Ia menegaskan, agenda ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pelaksanaan Program MBG sekaligus upaya memperkuat implementasi di lapangan.
“Agenda ini sangat penting, karena sesuai arahan Bapak Presiden tentang percepatan pelaksanaan Program MBG. Namun, dalam perjalanannya masih ada dinamika di beberapa lokasi SPPG yang perlu segera dievaluasi,” kata Jihan.
Menurutnya, meski kasus keracunan yang sempat terjadi tidak dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB), hal itu tetap menjadi perhatian serius. Pemprov Lampung menekankan agar setiap kabupaten/kota meningkatkan pengawasan pangan, mulai dari distribusi, proses penyajian, higienitas, hingga rantai penyimpanan bahan baku.
Lebih jauh, Jihan menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari jaminan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan.
“Kita menargetkan zero accident atau nol kasus keracunan dalam program MBG. Jangan sampai program makan bergizi gratis yang mulia ini justru berubah menjadi makan beracun,” ujarnya.
Senada dengan Wagub, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung sekaligus Ketua Pelaksana Satgas MBG, Saipul, menekankan pentingnya peran aktif Satgas di daerah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa kasus keracunan telah terjadi di Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Utara, dan semuanya sudah ditindaklanjuti bersama Balai Besar POM serta dinas terkait.
“Kita harus aktif melakukan pengawasan, mulai dari rantai pasok, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan. Jangan menunggu laporan, tetapi harus proaktif berkoordinasi dengan SPPI dan pihak sekolah. Karena ini menyangkut siswa kita, warga kita sendiri. Kalau terjadi keracunan, dampaknya bisa sangat besar, apalagi bila menimpa anak-anak atau ibu hamil,” jelasnya.
Saipul juga menegaskan pentingnya keberanian daerah mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara layanan dapur SPPI yang bermasalah, hingga dipastikan kembali layak beroperasi oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya pelatihan bagi penjamah makanan, variasi menu harian sesuai standar gizi, serta perhatian khusus bagi wilayah 3T yang memiliki tantangan distribusi lebih besar. “Ini program pusat, tapi penerimanya adalah warga kita sendiri. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawasi dan memastikan keamanan pangan,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Lampung berharap seluruh Satgas MBG dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan, serta mempercepat penyelesaian pendataan di daerah. Dengan begitu, implementasi program MBG diharapkan berjalan optimal tanpa lagi diwarnai kasus keracunan yang mencoreng kredibilitas program nasional tersebut. (*)
