“Percaya pada Pemerintahan Saya”

Oleh: Nizwar Affandi (BEM Unila 1998-2000

Aksi pembakaran dan penjarahan yang terjadi dua hari terakhir menunjukkan gejala runtuhnya legitimasi hukum karena massa masih menganggap aparat (terutama polisi) sebagai musuh, walaupun Presiden, Kapolri dan para pejabat tinggi sudah berduyun-duyun mendatangi rumah duka sembari membawa santunan dan janji bantuan.

Tanpa legitimasi hukum, negara mulai terlihat kehilangan otoritas moral untuk memaksa ketaatan dan semangat pembangkangan publik menjalar meluas. Gejala yang memaksa alam bawah sadar Presiden Prabowo menyampaikan permohonan agar rakyat tetap percaya dengan pemerintahan yang dipimpinnya.

Jika Presiden Prabowo masih terus terlena dengan ilusi angka kepuasan publik tertinggi yang selama ini dielu-elukan para pembantunya di kabinet, di partai politik, maupun di tempat lain, kita memang perlu khawatir beliau tidak cukup mampu dengan cepat memblokade eskalasi pembangkangan sipil yang sedang berlangsung.

Presiden Prabowo harus segera melakukan langkah politik nyata, yang dengan mudah dapat diterima oleh jalan fikiran publik bahwa beliau mendengar langsung suara jalanan, bukan hanya suara ABS dari lingkaran dekatnya saja.

Memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengambil langkah tegas dalam situasi negara mulai kehilangan otoritas moral untuk memaksa ketaatan adalah pertaruhan besar yang justru dapat melahirkan siklus kekerasan aparat vis a vis kemarahan rakyat, hanya akan memperburuk krisis legitimasi.

Dengan kewenangannya tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo untuk tidak memberhentikan Jenderal Sigit dari jabatan Kapolri hari ini, jangan menunggu arah tuntutan publik menuju istana pasca Aksi 1 September, sebuah keniscayaan yang akan terjadi apalagi jika tindakan represif kembali memakan korban.

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo bersama seluruh Ketua Umum Partai Politik (terutama Koalisi Indonesia Maju) segera tampil bersama bicara kepada publik, setidaknya menjadi ikhtiar menyelamatkan kepercayaan rakyat terhadap intitusi partai politik yang sedang berada di titik nadir sepanjang sejarah republik.

Setelah memohon maaf secara kolektif sampaikan bahwa para Ketua Umum sudah memutuskan proses pemberhentian Sahroni, Eko, Uya etc dan sudah memulai evaluasi kinerja dan perilaku seluruh anggota legislatif pada seluruh tingkatan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Tambahkan juga mereka semua berkomitmen untuk pengesahan RUU Perampasan Aset di minggu depan agar taubat kolektifnya lebih terlihat serius.

Jangan lupa sampaikan juga bahwa reshufle kabinet, realokasi APBN dan evaluasi program mercu suar (MBG, SR, KMP) akan segera dilakukan untuk memastikan perbaikan kondisi ekonomi rakyat dapat dilakukan efektif oleh para menteri yang perilaku dan mulutnya tidak melukai hati rakyat agar rakyat segera merasakan manfaat langsung dari pengelolaan uang negara, bukan sekedar melihat angka-angka besar dari media.

Hari ini dan hari-hari esok akan menjadi hari-hari panjang dalam waktu yang sangat pendek bagi Presiden Prabowo, memilih terus berada dalam zona nyaman penuh dengan selebrasi ilusi penuh gegap gempita atau segera menguasai diri sebagai Presiden berani berjalan keluar memeluk rakyatnya yang sedang marah?

Pada beberapa hari ke depan kita semua akan menjadi saksi sejarah apakah Presiden Prabowo mampu menegakkan kembali legitimasi DPR dan Polri yang mulai runtuh atau legitimasi kepresidenannya justru yang ikut terseret runtuh?

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap menjaga keinginan luhur kita berbangsa dan bernegara.