BEM Indonesia dan Ratusan Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kapolri Mundur Reformasi Kepolisian Mendesak

Jakarta, sinarlampung.co-Koalisi yang terdiri dari 200 lebih organisasi masyarakat sipil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya. Jika Listyo tak segera mundur, koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya. Desakan tersebut imbas dari kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat saat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainnya pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Sebanyak 213 organisasi itu termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan LBH Jakarta. Selain itu, ada pula Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK), dan banyak organisasi lainnya.

Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur membacakan 12 tuntutan dari koalisi tersebut. “Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Isnur di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Agustus 2025.

Tidak hanya Kapolri, koalisi itu juga mendesak agar institusi Polri dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Koalisi meminta Prabowo memerintahkan investigasi independen dan transparan terhadap “berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi” yang digelar kemarin. “Lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis,” kata Isnur.

Koalisi menyatakan kapolri dan presiden harus mengadili dan memproses secara pidana anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap demonstran kemarin, juga orang yang memberi perintah untuk melakukan hal tersebut.

Aksi brutal kepolisian saat demonstrasi kemarin berujung pada kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan. Ia tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobile (Brimob) pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.

Affan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kematian Affan, tujuh personel Brimob Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menjalani pemeriksaan.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim menyebut ketujuh anggota Brimob itu berinisial Kompol CD, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D. “Mereka sudah diamankan,” kata Karim saat konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Kamis malam.

Karim mengatakan Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Korps Brimob Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan tersebut. Ia berjanji seluruh proses hukum bakal dikenakan kepada anggota yang melanggar sesuai dengan ketentuan.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri menyatakan berduka dan meminta maaf atas insiden ini. “Duka ini menjadi suatu pembelajaran bagi semuanya. Saya tegaskan akan menindak anggota yang melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap kejadian tadi sore,” kata Asep kepada awak media di RSCM.

Tuntutan Keadilan dan Reformasi Polri.

Desakan keras agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya mundur juga disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti. Dia menyerukan reformasi fundamental di tubuh Polri.  Ray menguraikan kronologi memilukan, di mana tubuh Affan terlindas mobil Barracuda taktis lapis baja yang terkesan tidak peduli setelah menabraknya. “Nyata-nyata kematiannya disebabkan oleh lindasan mobil barracuda yang seperti emoh berhenti kala tubuh kecilnya sudah tertabrak mobil taktis lapis baja itu,” kata Ray Jumat 29 Agustus 2025.

Ray juga mengungkapkan keheranannya atas pola penanganan demonstrasi yang represif, bahkan untuk isu yang tidak terlalu sensitif seperti penolakan tunjangan rumah DPR. “Pola penanganan yang sama, kurang lebih, terjadi pada aksi kemarin. Pola keras yang mengakibatkan tewasnya kawan Affan. Dan akibatnya, malah menambah kegeraman masyarakat, khususnya warga Ojol. Dan nama institusi kepolisian RI tambah tercoreng,” tegasnya.

Insiden ini, menurut Ray, menandai Affan sebagai demonstran pertama yang tewas dalam aksi unjuk rasa di era kepemimpinan Presiden Prabowo, menjelang satu tahun masa jabatannya. Menanggapi hal ini, LIMA Indonesia menyatakan tiga tuntutan utama.

Pertama, LIMA menuntut investigasi yang objektif dan transparan atas kematian Affan sebagai bentuk akuntabilitas penuh dari pihak berwenang. Kedua, Ray dengan lugas mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk mundur dari jabatan masing-masing. “Sebagai puncak struktur kepolisian yang komandois, kejadian seperti ini, lebih dari cukup untuk jadi dasar bagi Kapolri dan Kapolda meletakan jabatan,” ujarnya.

Dia menyoroti kepemimpinan Kapolri saat ini yang dinilainya telah mencoreng citra polisi, menurunkan profesionalisme, dan memunculkan dugaan adanya ‘polisi parcok’ (polisi partai politik).

Ketiga, karena keraguan keduanya akan mundur secara sukarela, LIMA mendesak Presiden Prabowo untuk memberhentikan mereka. “Lalu presiden menempatkan Kapolri dan Kapolda baru yang lebih dapat memajukan institusi polisi dan memimpin proses reformasi institusi polisi,” harap Ray.

Desakan BEM

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Polda Metro Jaya, Jumat (29/8), pasca-insiden seorang pengemudi ojek online (ojol) terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. “Kita akan melakukan aksi di Polda Metro,” tegas Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram.

Massa aksi diperkirakan mencapai 1.000 hingga 1.500 orang. Sejak pukul 12.00 WIB, barisan mahasiswa mulai bergerak menuju Polda Metro. Aliansi BEM SI juga menyatakan akan bergabung sekitar pukul 13.00 WIB.

Gelombang kemarahan mahasiswa dipicu dugaan tindakan represif aparat yang dinilai telah melewati batas. Koordinator lapangan menyebut jumlah massa berpotensi membeludak. “Belum bisa diprediksi, tapi kayaknya bakal penuh,” ujarnya.

Dalam aksinya, mahasiswa mengusung tiga tuntutan utama yakni mengadili oknum Brimob pelaku pelindasan terhadap pengendara ojol, melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, mendesak Kapolri mundur atau segera diganti.

Pemicu kemarahan publik adalah viralnya video amatir di media sosial. Rekaman memperlihatkan mobil rantis bertuliskan Brimob melaju kencang saat warga berhamburan. Tragis, seorang ojol terlindas hingga tewas. Alih-alih berhenti, kendaraan tersebut tetap melaju meninggalkan lokasi, memicu amarah warga yang kemudian mengepung dan menghantam mobil itu. (Red)