
Oleh: Ilwadi Perkasa
Harus diakui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung lebih cepat dan fair dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah Kota Bandarlampung. Tahapannya jelas, konkrit dan tidak bertele-tele. Meski punya kader sendiri, PKS Lampung tetap memberi kesempatan besar kepada kandidat lain.
Sebenarnya, mekanisme seleksi oleh PKS tak berbeda dengan partai lain. Ada tahap pendaftaran, pengembalian berkas dan penyampaian visi misi. Hanya saja, proses seleksi oleh PKS terasa lebih etis dan adil dalam arti memberi kesempatan yang sama kepada kandidat eksternal partai dan kader PKS sendiri.
Seperti diketahui, proses seleksi bakal calon oleh PKS Lampung sebentar lagi rampung. Terakhir, partai ini baru saja melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada empat bakal calon eksternal partai, yakni Yusuf Kohar, Eva Dwiana, Firmansyah, dan Rycko Menoza. Diprediksi, empat kandidat ini bakal bersaing keras memperebutkan rekomendasi PKS.
Menurut Ketua Umum DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim, pihaknya masih harus melakukan pengecekan, meneliti data bakal calon sebelum dikirim ke DPP PKS di Jakarta. Mufti Salim menjelaskan pengecekan dan penelitian data akan selesai selama satu sampai dua hari kerja. Ini berarti, pada hari ketiga atau pada pekan ini nama-nama bakal calon hasil seleksi PKS Lampung akan dikirim ke DPP PKS.
Ketua Umum DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim memperkirakan, rekomendasi DPP PKS paling cepat terbit Maret mendatang. Siapa pun yang diputuskan PKS sebagai calon walikota Bandarlampung niscaya melalui kalkulasi matang. Siapa pun calon yang diusung PKS Lampung, tentu saja sosok yang baik, berani dan berpotensi menang.
“Dukungan utama masyarakat menjadi faktor penting,” kata Ketua Umum DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim.
Selain itu, dengan memperhitungkan jumlah kursi PKS di DPRD Bandarlampung kurang dari sepuluh kursi, tentu saja PKS Lampung mesti mencari “kawan yang baik” untuk diajak berkoalisi. Mencari “kawan yang baik” dalam situasi politik terkini menjadi penting, sebab jika yang baik-baik bersatu; partainya baik dan calonnya baik, dukungan masyarakat seperti yang diharapkan PKS, kemenangan lebih mudah diraih.
Calon pasangan Walikota/wakil walikota yang baik bukan semata diukur dari kelengkapan administrasi atau hasil survey yang terkadang menipu. Untuk memutus pasangan calon, partai yang baik tentulah akan melakukan penelitian yang lebih ketat, terutama yang berkaitan dengan visi misi, integritas, karakter (mampu bekerjasama dengan pasangannya), serta mandiri. Kemandirian dimaksud adalah kemampuan calon dalam membuat keputusan saat menjabat nanti tidak dibayang-bayangi sosok lain.
(*)