PLN UP3 Kotabumi Bantah Sanksi Denda Asal-Asalan

Lampung Utara (SL)-PT  PLN UP3 Kotabumi membantah tuduhan adanya permainan internal pihaknya dengan vendor PT  Lisna dalam memberikan sanksi pada Operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Menurut Manager PLN UP3 Kotabumi, Hendra Yusnadi apa yang telah dilakukan pihaknya telah sesuai dengan Standar Operasional (SOP). Bahkan dirinya meminta semua pihak untuk dapat bersama-sama mengawal kinerja pihak vendor maupun pihak internal PLN agar dapat berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pihak PLN.

“Apa yang kita lakukan di lapangan, telah sesuai dengan SOP. Termasuk adanya denda administrasi yang kita berikan kepada konsumen,” ungkap Hendra, saat mengklarifikasi hal ini  di Kantor PLN UP3 Kotabumi, Rabu (15/1/2020).

Menurutnya, pihaknya tidak akan memberikan sanksi asal-asalan, melainkan mengecek terlebih dahulu setiap meteran konsumen yang diduga terindikasi mencuri aliran listrik secara ilegal. Bahkan dana sanksi tersebut otomatis langsung masuk ke rekening pusat.

“Jadi kita bisa mengetahui sanksi tersebut setelah kita cek di applikasi khusus, dan nantinya diapplikasi itulah akan muncul berapa besaran denda yang akan kita berikan kepada konsumen, tetapi sistem pembayaran sanksi tersebut harus melalui loket yang telah kita tunjuk, yang ada di Kantor PLN UP3 Kotabumi,” terangnya.

Menanggapi adanya negosiasi antara pihak PLN dengan konsumen terkait besar kecilnya sanksi administrasi tersebut, lagi-lagi Hendra membantah adanya negosiasi besaran dari nilai sanksi bisa ditawar.

“Kalau untuk besaran sanksi administrasi  jelas tidak bisa ditawar, tetapi kami pihak PLN memberikan keringanan kepada konsumen, dimana sanksi tersebut bisa di bayar dengan cara diangsur (dicicil-red), sesuai dengan kesepakatan tertulis antara pihak PLN dengan konsumen,” jelas Hendra.

Namun bantahan pihak PLN UP3 Kotabumi, bertolak belakang dengan informasi yang diperoleh dari salah satu narasumber konsumen. Yang mengatakan bahwa, nilai besaran sanksi tersebut masih bisa di negosiasi dengan pihak PLN, seperti tawar menawar dari besaran nilai sanksi itu, dan itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

“Saya diminta pihak PLN UP3 Kotabumi datang ke kantor guna menyelasaikan permasalahan sambungan aliran listrik saya di rumah, dan saya di minta membayar denda administrasi sebesar Rp.10 juta sekian, tetapi saya merasa keberatan dan melakukan negosiasi meminta keringanan. Dan akhirnya pihak PLN menurunkan sanksi tersebut menjadi Rp.7 juta dengan kesepakatan bayar dimuka sebagian san sisanya saya angsur,” ujar salah satu sumber, Selasa (14/1/2020).

Masih di tempat yang sama, Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami meminta pihak PLN dapat menghadirkan pihak vendor dari PT.Lisna yang dianggap pihak PLN telah bermain-main dalam hal ini.

“Ya sekarang, agar semua jelas saya minta pihak PLN menghadirkan pihak PT.Lisna dan duduk bersama. Agar permasalahan ini jelas, dan apabila benar PT.Lisna yang telah bermain, segera putuskan kontrak mereka, dan berikan sanksi tegas,” harap Juaini. (ardi)