Gubernur Arinal Upayakan Percepatan Pembangunan KIET Sebalang

Upaya Gubernur Arinal itu dipaparkannya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lt. 2 Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Selasa (03/09/19).

“Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan kepada Menteri Perencanaan Nasional/Kepala BAPPENAS agar Outline Bussines Case (OBC) rencana Pengembangan Kawasan ini dapat difasilitasi dan diakomodir ralam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024,” jelas Arinal.

Arinal memaparkan, banyak hal akan potensi energi yang dimiliki Lampung. Terutama kebutuhan industri Petrokimia di Indonesia yang sangat mendesak.

Menurutnya, Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia mencatat lebih dari separuh kebutuhan Petrokimia dalam negeri berasal dari impor.

Sedangkan Impor masih diatas 55% dari Kebutuhan Nasional. Sementara Permintaan produk petrokimia hulu yang meliputi polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena (PS) dan polivinil klorida (PVC) sepanjang tahun 2017 sebanyak 5,83 juta ton.

“Dari hampir 6 juta ton kebutuhan bahan baku petrokimia di dalam negeri tersebut, industri petrokimia di dalam negeri hanya mampu dipenuhi 2 juta ton saja. Sisanya harus impor, hal yang tak terhindarkan menjadi pemborosan devisa nasional,” ujarnya.

Berdasarkan lokasinya, jelas Arinal, Tarahan Lampung memenuhi syarat efisiensi integrasi hilirisasi produk migas dan baja untuk dijadikan KIET.

Hal ini mengingat lokasi Sebalang yang dekat dengan posisi konsentrasi konsumen, potensi dukungan lingkungan dengan potensi  kedalaman (draft) navigasi sekitar 24m Low Water Spring (LWS), Potensi  dukungan infrastruktur darat, ketersediaan Air Baku serta Potensi dukungan lingkungan yang cukup.

“Sebalang memiliki potensi dukungan lingkungan yang cukup seperti dibatasi oleh hutan lindung, berpapasan dengan Pelindo, dan saya sudah mempersiapkan diantaranya dengan akan mengembangkan pelabuhan umum. Tentunya sumber-sumber yang akan kita gali disini bukan hanya untuk kebutuhan Lampung, tetapi juga Nasional dan Internasional,” jelas Arinal.

Lampung memiliki kemampuan luar biasa, mengingat Banten khususnya Cilegon memiliki daya dukung mempertahankan kawasan industri yang semakin menurun. Kemudian kawasan industri jabotabek juga kurang efisien.

Arinal  juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan produksi di sektor manufaktur yang sifatnya padat modal, padat teknologi, dan lahap energi.

“Oleh sebab itu, pengembangan industri kimia perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah,” ujarnya.

FGD ini penting, sebagai program percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri energi terpadu Sebalang.

“Oleh karena itu, selain menggalang komitmen para pihak pemangku kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” paparnya.

Arinal berharap FGD ini  dapat  menggali potensi dukungan-dukungan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek, sekaligus menginventarisir permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

“Selain itu, FGD ini juga diharapkan dapat mencatat Perusahaan–perusahan dan Lembaga Usaha yang potensial untuk ambil bagian dari aktivitas Kawasan Industri Petrokimia Terpadu,” harap Arinal.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Lampung, Budiharto Setyawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Lampung dan BI yang semakin baik dan terus meningkat.

“FGD ini juga sebagai dukungan dari BI dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung,” jelas Budiharto.

Ia berharap, FGD ini mampu meningkatkan perekonomian dan investasi di Provinsi Lampung. (Rls/Red)