Komisi II DPRD Pesisir Barat Minta Pemkab Bangun Talud Pemecah Ombak di Sungai Waymahnai

Pesisir Barat (SL) – Menindaklanjuti hasil kroscek sungai Waymahnai, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, beberapa waktu lalu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menggelar hearing bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diruang Komisi II, Senin (22/10).

Kegiatan hearing dihadiri langsung, ketua DPRD, Piddinuri, serta anggota komisi II, April Lizwar, Kanadi, Dedi Ansori, Martin Sopian dan Supardi Rudianto. Turut hadir pula Serta Plt. Kepala DPUPR, Jalaludin dan jajarannya, Sekretaris Bappeda, Armen Qodar.

Dikatakan anggota komisi II, April Lizwar, dalam hearing tersebut ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya yang menjadi prioritas yakni mengenai penanganan wilayah rawan banjir Pekon Mandirisejati. Mengingat hampir bisa dipastikan wilayah dimaksud selalu mengalami musibah banjir ketika musim penghujan mengguyur.

“Dari hasil pengecekan sebelumnya, salah satu penyebab banjir yakni akibat pendangkalan muara sungai Waymahnai menuju laut, serta kondisi aliran sungai yang juga dangkal. Selain itu juga belum adanya penanganan di lokasi muara sungai,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam hearing itu diminta agar Pemkab melalui instansi terkait untuk bisa membangun talud pemecah ombak atau breakwater dan juga adanya normalisasi aliran sungai terutama diwilayah aliran sungai yang berdekatan dengan pemukiman warga.

“Disimpulkan bahwa DPUPR akan membahas bersama OPD terkait segera melakukan peninjauan serta pengkajian seperti dilokasi muara sungai Waymahnai tersebut, karena memang sejauh ini masyarakat Mandirisejati yang menjadi korban pertama ketika Waymahnai banjir bandang dan kerugiannya pun sangat besar,” tandasnya.

Menurutnya, Pemkab Pesibar melalui OPD terkaitnya harus mampu melakukan terobosan, termasuk berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang minim untuk bisa mengatasi permasalahan dimaksud. “Keterbatasan APBD jangan menjadi alasan untuk melayani masyarakat. Pemkab harus mampu menjemput hingga ke pusat jika perlu, masyarakat selama ini sudah mengalami kerugian besar ketika banjir melanda,” tukasnya. (Suarapedia)