Sorotan Pemborosan Anggaran SIMRS RSUD Abdul Moeloek: Proyek Mandiri ‘Siger Medic’ Disetop, Kembali Sewa Vendor Rp750 Juta Per Bulan
Juniardi
Bandarlampung, sinarlampung.co – Upaya digitalisasi layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung disinyalir mengalami kemunduran dan memicu indikasi pemborosan anggaran daerah. Rumah sakit rujukan tertinggi di Bumi Ruwa Jurai tersebut dikabarkan menghentikan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) mandiri dan kembali menyewa jasa vendor pihak ketiga.
Padahal, Pemerintah Provinsi Lampung bersama manajemen RSUDAM sebelumnya telah mengucurkan anggaran hingga miliaran rupiah untuk membangun serta meluncurkan sistem digital mandiri bernama Siger Medic.
Langkah berbalik arah ini menambah panjang rekam jejak pengeluaran anggaran operasional sistem informasi di tubuh RSUDAM dalam beberapa tahun terakhir:
Kronologi Transisi SIMRS RSUDAM (2019–2025)
2019–2024 (Skema KSO PT BVK): Sejak 2019, RSUDAM menerapkan SIMRS berbasis Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Buana Varia Komputama (BVK). Dalam kontrak 5 tahun tersebut, RSUDAM membayar skema royalti 2,53% dari total pendapatan harian—mencapai rata-rata Rp900 juta per bulan. Tingginya biaya operasional ini membuat RSUDAM memutuskan tidak memperpanjang kontrak KSO.
Sebagai solusi efisiensi, RSUDAM mengalokasikan anggaran besar untuk membangun sistem mandiri dalam dua tahap pada tahun 2024: Pertama Belanja Jasa Pengembangan SIMRS sebesar Rp900 juta (awal 2024). Kemudian alokasi tambahan senilai Rp2 miliar (Oktober 2024).
Program SIMRS Mandiri berplatform Siger Medic ini bahkan diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung. Sistem karya tim pemrogram internal ini dirancang untuk memetakan kebocoran anggaran obat, memangkas antrean poliklinik, membebaskan rumah sakit dari ketergantungan biaya lisensi komersial, serta mengamankan data rekam medis pasien di server lokal.
Meskipun kendala teknis masa transisi berhasil diatasi dan Siger Medic sempat berjalan normal, arah kebijakan mendadak berubah seiring pergantian pimpinan. Usai dr. Imam Ghozali, Sp.An., KMN., M.Kes. diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama RSUDAM, penggunaan SIMRS Mandiri justru dihentikan.
RSUDAM memilih kembali menyewa jasa pihak ketiga, yakni PT Gawai yang menyediakan sistem Inter Medik, dengan estimasi biaya sewa mencapai Rp750 juta per bulan yang diperkirakan telah berjalan sejak pertengahan 2025.
Urgensi dan Efektivitas Anggaran Dipertanyakan
Pembalikan kebijakan ini memicu pertanyaan kritis mengenai transparansi serta efektivitas penggunaan dana APBD/BLUD miliaran rupiah yang telah dikucurkan untuk pengembangan Siger Medic. Penghentian sistem mandiri yang baru seumur jagung dinilai membuang-buang investasi teknologi yang telah dibangun.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt. Direktur Utama RSUDAM dr. Imam Ghozali, Sp.An., KMN., M.Kes., maupun bagian Humas RSUDAM tidak memberikan jawaban atau tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp. (Red)
