Menelisik Kemewahan di Atas Himpitan Ekonomi: Anggaran Pakaian Dinas hingga Pengawalan VVIP Pemkot Bandar Lampung

BANDARLAMPUNG, sinarlampung.co – Di tengah himpitan ekonomi masyarakat yang kian mencekik, sebuah fakta mengejutkan kembali mencuat dari lembaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026. Miliaran rupiah uang rakyat diserap secara rutin bukan untuk mengentaskan kemiskinan atau perbaikan infrastruktur publik, melainkan demi membiayai fasilitas mewah serta kenyamanan fisik jajaran pimpinan daerah.

Pesta jamuan makan minum, pengawalan ketat VVIP, hingga pakaian dinas bernilai fantastis mengalir mulus dari kas daerah. Fenomena ini menghadirkan bentangan ironi di tengah perjuangan warga kelas bawah menyambung hidup sehari-hari.

Baju Putih Rp2,49 Miliar: Setara 1.248 Stel Pakaian Dinas

Sorotan utama tertuju pada pengadaan pakaian dinas harian (PDH) kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan dokumen penelusuran Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 63791202 bertajuk “Baju Putih; Pakaian Dinas DPRD WaliKota Wakil Wali Kota PDH”, proyek ini dipatok dengan pagu awal sebesar Rp2.515.000.000,00.

Dari dashboard realisasi anggaran, paket pengadaan tersebut telah terserap secara masif melalui metode E-Purchasing oleh penyedia CV Berkah Jaya Makmurindo dengan angka akhir mencapai Rp2.497.733.100,00.

Jika disandingkan dengan acuan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2026 Provinsi Lampung, kelompok Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH berada pada kisaran Rp2 juta per stel. Dengan penyerapan anggaran menyentuh Rp2,49 miliar, kalkulasi teknis menunjukkan alokasi tersebut setara dengan pengadaan sekitar 1.248 stel pakaian dinas.

Jumlah yang sangat fantastis ini memicu pertanyaan kritis publik mengenai asas kepatutan, efisiensi, serta rasionalitas alokasi anggaran sandang bagi pemangku kebijakan.

Rincian Aliran Anggaran Fasilitas Elite Pemkot Bandar Lampung (TA 2026)

Tak hanya urusan pakaian dinas, lembaran APBD 2026 juga mencatat rentetan alokasi anggaran penunjang operasional dan kenyamanan pimpinan daerah dengan nilai yang menyentuh angka belasan miliar rupiah.

Pos Anggaran / Kegiatan	Pagu / Realisasi (Rp)	Keterangan & Peruntukan
Pakaian Dinas Harian (PDH) Baju Putih	Rp2.497.733.100	Terserap via E-Purchasing (CV Berkah Jaya Makmurindo)
Tenaga Kebersihan (Outsourcing)	Rp3.443.480.000	Sektor penunjang kebersihan lingkungan kerja pejabat
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp3.130.820.000	Perawatan armada Walikota, Wakil Walikota, hingga Eselon II
Jamuan Makan & Minum Tamu	Rp2.020.910.185	Kebutuhan konsumsi tamu pimpinan
Sewa Kendaraan Operasional	Rp1.663.600.000	Penyewaan kendaraan roda empat pejabat
Pengawalan Pribadi & Keamanan	Rp1.512.000.000	Honorarium jasa pengamanan & pengawalan VVIP

Tembok Privilese

Alokasi dana fantastis yang digelontorkan untuk memanjakan fasilitas elite kekuasaan ini memantik gelombang kritik tajam dari akademisi, pengamat kebijakan publik, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Tebalnya tembok privilese di lingkaran Pemkot Bandar Lampung dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang berulang kali digaungkan pemerintah pusat. Ketika anggaran belanja barang dan jasa fasilitas pribadi menyerap puluhan miliar rupiah, ruang fiskal untuk program prioritas rakyat—seperti penanganan banjir, perbaikan jalan lingkungan, dan bantuan sosial—otomatis kian tergerus. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun sekretariat daerah belum memberikan keterangan resmi terkait rasionalisasi pengadaan pakaian dinas serta deretan alokasi fasilitas pimpinan daerah dalam APBD 2026 tersebut. (Red)