
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di provinsi tersebut.
Data BPS menunjukkan inflasi tahunan Lampung pada Juni 2026 mencapai 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,45. Sementara inflasi bulanan (month to month/m-to-m) tercatat 0,55 persen dan inflasi sejak awal tahun (year to date/y-to-d) sebesar 2,42 persen.
Kabupaten Mesuji mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,25 persen, disusul Kota Metro 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur 2,93 persen. Adapun inflasi terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Teknis Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).
Menurut Marindo, meski inflasi Lampung masih berada pada kisaran yang terkendali, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan melalui langkah-langkah pengendalian yang lebih terarah.
“Rapat teknis ini bertujuan menyusun langkah yang lebih terarah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data terbaru dari BPS, kita perlu lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Lampung,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kebijakan yang disusun dapat berjalan efektif.
Karena itu, Marindo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menetapkan skala prioritas dalam pengawasan dengan memfokuskan intervensi pada daerah dan pasar yang menjadi penyumbang inflasi.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui empat aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Biro Ekonomi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. (*)