Ekonomi Lampung Masih Timpang, Gubernur Dorong Desa Masuk Ekosistem Digital

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyoroti ketimpangan ekonomi antara wilayah kota dan desa yang masih lebar. Dari total perputaran uang di Lampung, sekitar 70 persen terkonsentrasi di perkotaan, sementara desa hanya menikmati 30 persen.

Menurut Mirza, ketimpangan tersebut tidak lepas dari terbatasnya akses distribusi dan belum meratanya infrastruktur digital hingga ke pelosok desa. Akibatnya, potensi ekonomi berbasis komunitas di desa belum berkembang optimal.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait pengawasan kinerja dan dukungan ekosistem digital terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Bandar Lampung, Sabtu (11/4/2026).

“Presiden kita memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Di Lampung, kita memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Sebagai contoh, ada sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas, namun seringkali pertumbuhannya terhambat karena masalah distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata hingga ke pelosok,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan fokus pada dua langkah utama untuk memperkecil jurang tersebut, yakni membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa serta memperluas konektivitas digital agar produk lokal mampu bersaing tanpa harus bergantung pada pasar kota.

Di sisi lain, Gubernur juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Ia menyebut, langkah tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga mencapai 5,90 persen secara tahunan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halim, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memastikan peran BUMN, khususnya di sektor telekomunikasi, berjalan optimal dalam mendukung ekonomi daerah.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah. Transformasi digital harus menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi kita agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” kata Nurdin.

Senada, Direktur Peningkatan Nilai PT Telkom Indonesia, Widia, menyatakan pihaknya tengah mendorong penguatan infrastruktur digital yang inklusif, termasuk penyediaan platform untuk sekolah di daerah terpencil serta pemberdayaan UMKM.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menambahkan bahwa sinergi antar lembaga dan BUMN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi VI DPR RI, jajaran BUMN, serta pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, dan ditutup dengan diskusi mengenai perluasan akses digital hingga ke desa sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. (*)