Ketika Redaksi Menjadi Ruang Pamer Seremoni: Menggugat “Pelacuran Intelektual” di Meja Redaksi

Oleh: Juniardi

Dunia pers hari ini sedang berdiri di persimpangan yang mencemaskan. Alih-alih menjadi “anjing penjaga” (watchdog) yang menggonggong di depan gerbang kekuasaan, banyak ruang redaksi kini justru bertransformasi menjadi ruang pamer (showroom) seremoni pejabat. Fenomena ini bukan sekadar penurunan kualitas konten, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap publik yang bisa kita sebut sebagai: pelacuran intelektual.

Setiap hari, halaman media dan layar gawai kita dibanjiri oleh wajah-wajah pejabat yang tersenyum saat memotong pita, menyerahkan bantuan secara simbolis, atau sekadar duduk di kursi empuk dalam sebuah rapat koordinasi.

Persoalannya bukan pada aktivitasnya, melainkan pada bagaimana media membingkainya. Seringkali, laporan yang muncul hanya bersifat permukaan—siapa yang hadir, apa baju yang dipakai, dan kutipan normatif yang klise. Media gagal, atau mungkin sengaja menolak, untuk membedah substansi program di balik seremoni tersebut.

Ketika profil pejabat ditampilkan secara bombastis tanpa transparansi program, tanpa audit anggaran yang jelas, dan tanpa kritik atas efektivitas kebijakan, media tersebut sebenarnya sedang melucuti senjatanya sendiri.

Pers Sebagai Instrumen “Humas”

Logika jurnalistik yang seharusnya berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik kini seringkali kalah oleh logika “kemitraan” yang semu. Redaksi yang seharusnya menjadi filter ideologi dan kebijakan, justru menjadi instrumen humas yang paling efektif bagi penguasa.

Ciri-ciri pelacuran intelektual di ruang redaksi sangat nyata, yaitu pertama terlihat pemujaan Personal, bagaimana profil pejabat dieksploitasi seolah-olah mereka adalah pahlawan tanpa cacat, tanpa pernah menyentuh rekam jejak atau janji politik yang belum tunai.

kedua menjadi alergi kritik. Setiap kebijakan yang kontroversial dibungkus dengan narasi “demi kesejahteraan masyarakat” tanpa ruang bagi suara oposisi atau korban kebijakan. Lalu abai transparansi. Media tidak lagi bertanya “Dari mana anggarannya?” atau “Siapa pemenang tendernya?”. Media hanya peduli pada “Kapan acaranya?”.

Istilah “pelacuran intelektual” terdengar kasar, namun ia adalah cermin dari realitas yang pahit. Ketika seorang jurnalis atau editor dengan sengaja menukar objektivitasnya dengan akses kekuasaan, iklan pariwara, atau “uang amplop” pengamanan berita, di sanalah nurani profesi sedang dijual.

Menayangkan profil pejabat tanpa substansi program yang transparan adalah bentuk pembodohan massal. Masyarakat diberi asupan kosmetik kebijakan, sementara penyakit kronis di birokrasi dibiarkan meradang di balik layar. Pers yang seperti ini tidak sedang mencerdaskan bangsa; ia sedang membangun menara gading ilusi.

Mengembalikan Marwah Redaksi

Redaksi harus kembali ke khittahnya. Meja redaksi harus menjadi tempat di mana kebijakan diuji, di mana anggaran dikuliti, dan di mana pejabat merasa “gerah” jika kinerjanya tidak becus.

Hentikan menjadikan halaman koran atau portal berita sebagai album foto pribadi pejabat. Pers harus berani membedah: jika ada tugu yang dibangun, tanyakan mengapa terbengkalai. Jika ada bantuan disalurkan, tanyakan apakah tepat sasaran atau hanya sekadar pemalsuan tanda tangan dalam berita acara.

Integritas pers adalah benteng terakhir demokrasi. Jika benteng ini runtuh karena penghuninya memilih menjadi pelacur intelektual, maka kegelapan informasi akan segera menyelimuti kita semua. Sudah saatnya redaksi berhenti menjadi ruang pamer seremoni dan kembali menjadi ruang sidang bagi keadilan publik.

Artikel ini adalah sebuah autokritik bagi insan pers agar tetap setia pada kode etik jurnalistik dan tidak tergiur oleh kenyamanan semu di lingkar kekuasaan. Pers yang merdeka adalah pers yang berani berkata jujur, meskipun itu pahit. Semoga masih ada. ***