Gubernur Mirza Minta Mahasiswa Berani Kritik Pemerintah Jika Kebijakan Tak Pro-Rakyat

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang menjaga arah kebijakan pemerintah. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Lampung (Unila), ia mengingatkan bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan tugas generasi muda ketika kebijakan negara tak berpihak pada rakyat.

Dalam Stadium General BEM KBM Unila Periode 2026 bertema “Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045”, Gubernur menempatkan peran mahasiswa sebagai benteng kontrol sosial. Ia menekankan bahwa masa depan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keberanian mahasiswa menjaga kepentingan publik.

“Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai social control. Ia mendorong mahasiswa untuk berani bersuara apabila kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” demikian isi arahan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Senin (6/4/2026).

Mirza lalu menegaskan kembali posisi mahasiswa sebagai penentu arah bangsa, bukan sekadar penonton dalam dinamika pembangunan.

“Jika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kalian wajib berbicara dan bersuara. Karena kebijakan hari ini menentukan nasib kalian 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Lampung sedang berada dalam fase bonus demografi, dengan 71 persen penduduk di usia produktif. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama kemajuan daerah, dan mahasiswa berada di titik sentral perubahan itu.

Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menilai tema kegiatan sangat relevan dengan tantangan bangsa. Ia mendorong mahasiswa berorganisasi secara produktif dan tetap menjunjung etika, integritas, serta nilai kebangsaan.

“Jadikan kampus sebagai ruang pembelajaran ke segala arah dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi global,” ujarnya.

Presiden BEM Unila 2026, Aditiya Putra Bayu, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menempatkan diri sebagai oposisi, tetapi tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah.

“Kami siap bersinergi jika kebijakan berpihak kepada rakyat, dan akan mengawal jika sebaliknya,” katanya.

Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus BEM KBM Unila 2026 itu, hadir pula Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menekankan pentingnya pola pikir kritis sebagai bekal mahasiswa menghadapi dunia nyata setelah lulus.

Melalui forum ini, terbangun pesan kuat bahwa pemerintah, kampus, dan mahasiswa memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan kebijakan publik berjalan ke arah yang benar dan mahasiswa tetap menjadi suara terakhir ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan. (Red/*)