Satu Tahun Nanda Indira – Antonius Ali, Antara Seremonial “Bumi Wisata” dan Aset yang Terbengkalai

Oleh: Juniardi 

Lebih dua bulan tahun pertama Kabupaten Pesawaran berada di bawah kepemimpinan Bupati Nanda Indira, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan ini membawa visi besar untuk menjadikan Pesawaran sebagai pusat pariwisata unggulan di Lampung. Namun, memasuki tahun kedua, publik mulai melayangkan kritik tajam: Apakah kemajuan ini nyata, atau sekadar estetika di media sosial?

Salah satu rapor merah yang paling kasat mata adalah kondisi Kapal Banawa Nusantara. Aset hibah dari Kementerian Perhubungan ini seharusnya menjadi motor penggerak wisata bahari di Dermaga 4 Ketapang. Namun, kenyataannya justru memprihatinkan.

Bangkai kapal kayu yang nyaris tenggelam dan bocor itu kini hanya menjadi “tontonan” wisatawan yang hendak menuju Pahawang. Janji Kepala Dinas Perhubungan untuk mengevakuasi dan menghidupkan kembali aset tersebut hingga kini belum terbukti. Terbengkalainya Kapal Banawa adalah potret nyata lemahnya perencanaan dan pemeliharaan aset daerah. Bagaimana kita bisa bicara investasi wisata besar jika aset yang sudah ada saja dibiarkan membusuk dimakan air laut?

Kritik juga datang dari sektor infrastruktur penunjang. Keluhan warga di titik-titik akses menuju destinasi wisata masih sering terdengar. 

“Kami bangga Pesawaran disebut Bumi Wisata, tapi kalau jalan menuju pemukiman dan akses petani masih sulit, apa gunanya? Jangan sampai pembangunan hanya berpusat di dermaga-dermaga yang dikelola investor, sementara jalan desa kami terlupakan,” ujar Hendra (40), salah satu warga pesisir Pesawaran.

Ketidakselarasan antara promosi wisata yang gencar dengan realita infrastruktur jalan desa menjadi celah besar dalam satu tahun kepemimpinan Nanda-Antonius.

Sejumlah pengamat kebijakan publik di Pesawaran menilai pemerintah daerah saat ini terlalu terjebak dalam agenda-agenda seremonial dan perlombaan tingkat provinsi/nasional.”Satu tahun ini kita melihat banyak panggung dan penghargaan, tapi efektivitas anggaran untuk pemulihan 

ekonomi masyarakat pasca-pandemi dan krisis global masih terasa hambar,” tegas seorang aktivis penggiat transparansi anggaran di Pesawaran.

Masyarakat menagih janji Nanda Indira yang dikenal dekat dengan program pemberdayaan perempuan dan UMKM. Jika program tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan akses pasar dan fasilitas publik yang memadai, maka program tersebut hanya akan menjadi catatan administratif di atas kertas.

Pola komunikasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan Nanda Indira juga mendapat sorotan. Sikap “bungkam” atau jawaban diplomatis saat dikonfirmasi media mengenai masalah krusial—seperti aset mangkrak—mencerminkan adanya sumbatan informasi. Publik membutuhkan transparansi, bukan sekadar rilis berita keberhasilan yang bersifat satu arah.

Tahun Kedua Adalah Waktu Pembuktian

Satu tahun pertama bisa dibilang sebagai masa “bulan madu” dan adaptasi. Namun, memasuki tahun kedua, Nanda Indira dan Antonius Ali harus berani keluar dari zona nyaman seremonial.

Rakyat Pesawaran menunggu “tangan dingin” Bupati untuk membenahi aset-aset mangkrak, memperbaiki drainase yang buruk di pemukiman, dan memastikan bahwa pariwisata benar-benar berdampak pada isi dompet warga lokal, bukan hanya menguntungkan segelintir pengusaha.

Jika di tahun kedua bangkai Kapal Banawa masih bersandar sebagai sampah di Dermaga Ketapang, maka janji “Pesawaran Hebat” mungkin perlu dipertanyakan kembali keberpihakannya. Pesawaran butuh eksekusi, bukan sekadar rencana yang berujung mumi.***