Mismatch Kompetensi, Pengangguran di Lampung Didominasi Lulusan SMA dan SMK

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi Lampung membedah tantangan sektor ketenagakerjaan di wilayahnya. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka yang relatif rendah, yakni 4,21 persen pada tahun 2025, komposisi pengangguran tersebut justru didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam rapat penilaian kinerja kepala daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu 1 April 2026. 

Ia menyoroti adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri saat ini. “Pengangguran masih didominasi lulusan SMA dan SMK. Ini menandakan adanya persoalan serius pada kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Marindo.

Selain masalah kompetensi, struktur ketenagakerjaan di Bumi Ruwa Jurai masih sangat bergantung pada sektor informal yang mencapai 64,72 persen. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menggeser ketergantungan tersebut menuju lapangan kerja yang lebih stabil, formal, dan berkelanjutan.

Lampung sejatinya memiliki modalitas yang kuat dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 69,24 persen. Namun, potensi bonus demografi ini belum tergarap optimal karena terganjal beberapa faktor yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih memerlukan akselerasi peningkatan, dan  tingkat upah minimum yang dinilai masih relatif rendah.

Strategi Intervensi Pemprov Lampung

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas SDM, di antaranya:

1. Revitalisasi Vokasi: Menyelenggarakan pelatihan kerja bersertifikasi untuk menyelaraskan keahlian lulusan dengan standar industri.

2. Digitalisasi Pasar Kerja: Memperluas akses informasi lowongan kerja melalui platform digital agar lebih transparan dan menjangkau pelosok.

3. Penguatan Kewirausahaan: Mendorong kemandirian ekonomi bagi pemuda agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.

4. Inovasi Berbasis Desa: Mengoptimalkan program “Desaku Maju” untuk menghidupkan pusat ekonomi baru di tingkat desa guna menyerap tenaga kerja lokal.

Selain langkah internal, Pemprov juga bersinergi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat membuka peluang usaha dan kerja baru di sektor rantai pasok pangan. “Dengan kolaborasi lintas sektor dan strategi yang terintegrasi, kami optimis penurunan pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkas Marindo. (Red)