Catatan Sepekan Pasca Lebaran, Lampung di Antara Duka Wira Garden, Tantangan Vokasi, dan Ketegasan Hukum?

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Provinsi Lampung tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Dalam sepekan terakhir, publik disuguhi rentetan peristiwa yang menguras emosi sekaligus menuntut evaluasi mendalam; mulai dari tragedi kemanusiaan di sektor pariwisata, rapor merah penyerapan tenaga kerja, hingga vonis hukum terhadap eks petinggi BUMN.

Rabu, 1 April 2026, menjadi hari kelam bagi dunia pendidikan dan pariwisata Lampung. Dua mahasiswi Universitas Lampung (Unila) hanyut terseret arus saat berwisata di Wira Garden. Setelah pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia di muara Pulau Pasaran pada Kamis 2 April 2026 pukul 11.15 WIB.

Peristiwa ini memicu desakan masif terhadap pemerintah daerah. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudy Syawal, menyatakan akan segera memprioritaskan anggaran pembangunan Early Warning System (EWS). 

Hal ini sejalan dengan kritik tajam dari Direktur Lembaga Konservasi 21, Edy Karizal, yang menegaskan bahwa wisata berbasis sungai wajib memiliki deteksi dini di wilayah hulu. “Keselamatan wisatawan tidak boleh dinegosiasikan. EWS di hulu adalah instrumen mutlak agar evakuasi bisa dilakukan sebelum debit air mencapai titik wisata,” tegas Edy.

Di sisi lain, potret ekonomi Lampung menampilkan tantangan yang tak kalah pelik. Meski angka pengangguran terbuka (TPT) berada di level 4,21 persen, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) yang mengkhawatirkan.

Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengungkapkan bahwa pengangguran justru didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Fenomena ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri. Ditambah lagi, sektor informal yang mendominasi hingga 64,72 persen membuat stabilitas ekonomi masyarakat rentan terhadap guncangan.

Pemerintah kini bertaruh pada program “Desaku Maju” dan penguatan vokasi bersertifikasi untuk menyerap 69,24 persen penduduk usia produktif agar tidak sekadar menjadi angka dalam statistik pengangguran.

Pelajaran dari Kasus Korupsi JTTS

Komitmen bersih-bersih di tubuh instansi plat merah juga mendapat sorotan setelah Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis terhadap eks petinggi PT Hutama Karya. Mantan Dirut Bintang Perbowo divonis 5 tahun penjara atas korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kasus yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur besar di Lampung harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan. Pengadaan lahan yang “dititipkan” melalui perusahaan rekanan menjadi modus yang akhirnya terendus KPK dan diputus bersalah oleh hakim.

Ujian profesionalisme ASN juga terjadi di Lampung Utara. Dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo (GU) dan seorang Camat (KS) kini memasuki babak baru. Meski BKN telah mengeluarkan rekomendasi sanksi, publik menilai Pemkab Lampung Utara masih cenderung lamban atau “letoy”.

Keputusan kini berada di tangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Ketegasan dalam menjatuhkan sanksi akan menjadi preseden penting bagi marwah birokrasi Lampung ke depan.

Redaksi sinarlampung.co menyimpulan bahwa rangkaian peristiwa ini memberikan satu benang merah bahwa Lampung butuh sinkronisasi. Wisata butuh sistem keamanan (EWS). Pendidikan butuh keselarasan industri (Vokasi). Birokrasi butuh integritas (Netralitas ASN). Pembangunan butuh pengawasan (Hukum).

Jika pemerintah daerah mampu bergerak cepat merealisasikan mitigasi bencana dan memperbaiki kualitas SDM melalui jalur vokasi, maka potensi Lampung sebagai gerbang emas Sumatera bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang menyejahterakan sekaligus memberikan rasa aman bagi warganya. Semoga.***