Satu Tahun Dewi-Iing: Antara Retorika “Pandeglang Maju” dan Realitas Akar Rumput

Oleh: Suryadi

Tepat satu tahun sudah tajuk kepemimpinan Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi menakhodai Kabupaten Pandeglang. Sejak dilantik, pasangan ini membawa beban ekspektasi besar dari masyarakat yang merindukan perubahan radikal di ujung barat Pulau Jawa.

Namun, menilik rapor satu tahun pertama, wajah Pandeglang tampak masih terjebak dalam romantisme janji kampanye yang berbenturan dengan realitas birokrasi, keterbatasan fiskal, dan masalah sosial yang mengakar.

1. Infrastruktur: Masih Menjadi “Momok” Menahun

Program Jalan Kabupaten Mantap (Jakamantap) yang menjadi jualan utama pasangan ini memang menunjukkan pergerakan. Di beberapa titik strategis, pengaspalan dan betonisasi terlihat masif.

Namun, kritik tajam muncul dari wilayah pelosok seperti Cimanggu, Cikeusik, hingga Sumur.

Pembangunan infrastruktur terkesan masih “sentris” pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, sementara jalan-jalan poros desa yang menjadi urat nadi ekonomi petani masih banyak yang menyerupai kubangan saat musim hujan.

Satu tahun ini, Dewi-Iing belum mampu menghapus sepenuhnya stigma “Pandeglang Sejuta Lubang” secara merata di 35 kecamatan.

2. Indeks Pembangunan Manusia dan Kesehatan

Pandeglang masih bergelut dengan angka kemiskinan ekstrem dan stunting yang menjadi perhatian nasional. Meski pemerintah mengklaim adanya tren penurunan stunting melalui berbagai program intervensi, pada realitasnya akses layanan kesehatan di tingkat Puskesmas Pembantu (Pustu) masih minim fasilitas dan tenaga medis.

Keberhasilan pembangunan manusia tidak bisa hanya diukur dari angka di atas kertas, melainkan dari seberapa mudah warga di pelosok mendapatkan pertolongan medis darurat tanpa harus bertaruh nyawa di jalan yang rusak.

3. Pendidikan: Lampu Kuning Anak Putus Sekolah dan Pernikahan Dini

Di sektor pendidikan, satu tahun kepemimpinan Dewi-Iing dihantui oleh tingginya angka Anak Putus Sekolah (ATS).

Namun, persoalan ini bukan sekadar masalah ruang kelas yang ambruk. Ada korelasi yang sangat kuat antara angka putus sekolah dengan tingginya tren pernikahan dini di wilayah pedesaan Pandeglang.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswi terpaksa menanggalkan seragamnya karena dorongan keluarga untuk menikah di usia belia akibat himpitan ekonomi.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya edukasi mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun stabilitas ekonomi.

Pemerintah daerah dinilai belum melakukan intervensi sosial yang preventif dan masif; sosialisasi mengenai risiko pernikahan anak masih bersifat seremonial dan belum menyentuh akar budaya masyarakat.

4. Reformasi Birokrasi dan Penempatan Jabatan

Sebagai bupati yang berlatar belakang birokrat, Dewi Setiani diharapkan mampu merombak struktur pemerintahan menjadi lebih ramping dan efisien. Namun, isu mengenai “titipan jabatan” dan harmonisasi internal birokrasi masih kerap berembus.

Penempatan pejabat pada posisi strategis terkadang dinilai lebih kental dengan aroma politis ketimbang azas the right man on the right place. Akibatnya, serapan anggaran di beberapa OPD seringkali tidak maksimal dan menumpuk di akhir tahun anggaran.

5. Ekonomi Kreatif dan Investasi yang Terpendam

Pandeglang memiliki garis pantai yang panjang dan potensi wisata kelas dunia. Dalam satu tahun ini, Dewi-Iing memang aktif mempromosikan pariwisata, namun investasi besar yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif belum tampak signifikan.

Sektor UMKM pun masih berjalan secara organik tanpa pendampingan yang berkelanjutan, membuat pemuda Pandeglang lebih memilih merantau ke luar daerah daripada mengelola potensi lokal yang ada.

Menanti “Legacy” atau Sekadar Melanjutkan Dinasti?

Satu tahun pertama kepemimpinan Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi seharusnya menjadi fase pembuktian bahwa jargon “Pandeglang Maju” bukan sekadar gincu politik untuk memuluskan estafet kekuasaan.

Masyarakat Pandeglang tidak butuh sekadar baliho cantik atau senyum ramah di media sosial; mereka butuh jalan yang mulus untuk mengangkut hasil tani, jaminan anak-anak mereka tetap bersekolah hingga tuntas, dan kepastian bahwa masa depan generasi muda tidak digadaikan oleh pernikahan di usia bocah.

Jika Dewi-Iing hanya mengandalkan program rutinitas tanpa keberanian melakukan terobosan kebijakan yang radikal, maka empat tahun ke depan hanyalah pengulangan dari narasi-narasi lama yang gagal menyejahterakan rakyat.

Waktu terus berjalan, dan sejarah akan mencatat: apakah duet ini akan dikenang sebagai pembawa perubahan nyata, atau hanya sebagai pelengkap catatan birokrasi yang membiarkan Pandeglang tetap “tertidur” di tengah pesatnya pembangunan daerah lain. *****

Penulis wartawan di Banten