KPK OTT Kakanwil Bea Cukai Lampung Rizal Terkait Dugaan Korupsi Impor
Juniardi
BANDAR LAMPUNG, sinarlampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, Rizal, di Bandar Lampung, Rabu 4 Februari 2026.
Penangkapan pejabat eselon II ini merupakan bagian dari operasi serentak KPK yang juga menyasar Kalimantan Selatan dan Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan hukum tersebut. Ia menyatakan bahwa tim penyidik bergerak di tiga lokasi sekaligus. Khusus di Lampung, tim mengamankan pejabat berinisial R.
”Benar, KPK telah melaksanakan operasi tangkap tangan pada Rabu, 4 Februari 2026. Di Lampung, KPK mengamankan pejabat eselon II di Bea Cukai berinisial R,” ujar Budi kepada wartawan.
Rizal diketahui baru beberapa hari menjabat sebagai Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Ia diamankan di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung.
Meski ditangkap saat menjabat Kakanwil, Budi menjelaskan bahwa perkara yang menjerat Rizal berkaitan dengan jabatan sebelumnya.
Rizal diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi saat masih menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) di Kantor Pusat DJBC. “Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam aktivitas impor yang diduga melibatkan pihak swasta,” jelas Budi.
Operasi Serentak di 3 Kota
Selain di Lampung, operasi senyap KPK juga menyasar Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di lokasi ini, penyidik mengamankan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, bersama dua orang lainnya terkait dugaan suap restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perkebunan.
Sementara itu, untuk lokasi ketiga di Jakarta, KPK belum merinci identitas pihak yang diamankan maupun konstruksi perkaranya.
Saat ini, seluruh pihak yang terjaring OTT, termasuk Rizal, telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. (Red)
