Cegah Risiko Keracunan, Satgas MBG Pesawaran Perketat Pengawasan Dapur Umum di Gedong Tataan
Juniardi
PESAWARAN, sinarlampung.co – Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak main-main dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG, inspeksi ketat dilakukan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di Kecamatan Gedong Tataan, Jumat 30 Januari 2026.
Langkah ini diambil guna memastikan standar higienitas, keamanan pangan, hingga validitas data penerima manfaat benar-benar terjaga sebelum makanan didistribusikan. Dua lokasi yang menjadi sasaran inspeksi kali ini adalah SPPG Desa Bernung dan SPPG Desa Taman Sari.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Pesawaran, Drs. Nur Asikin, M.I.P., menegaskan bahwa inspeksi ini melibatkan tim lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas PMD. Tujuannya jelas: meminimalisasi risiko fatal seperti keracunan makanan dan memastikan program berjalan sesuai prosedur.
“Tugas kami memastikan seluruh proses, mulai dari produksi hingga penyaluran, aman dan sesuai standar. Kami ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti risiko keracunan yang bisa merugikan penerima manfaat,” tegas Nur Asikin di sela-sela peninjauan.
Temuan di Lapangan: Bernung Apik, Taman Sari Ada Catatan
Dari hasil uji petik di lapangan, Satgas menemukan kondisi yang kontras. SPPG Desa Bernung dinilai telah beroperasi dengan baik. Sistem pengelolaan limbah sampah dan air di dapur umum tersebut dianggap sudah tertata rapi.
Secara operasional, SPPG Bernung memiliki beban kerja cukup besar, melayani 26 sekolah dengan total produksi 3.430 porsi per hari. Selain itu, dapur ini juga melayani 500 penerima manfaat kelompok rentan (B3) di Desa Bernung, yang terdiri dari 337 balita, 41 ibu hamil, dan 82 ibu menyusui.
Sementara itu, di SPPG Taman Sari, tim Satgas memberikan sejumlah “catatan merah” terkait teknis operasional. Temuan tersebut langsung disampaikan kepada pengelola untuk segera diperbaiki.
“Ada beberapa catatan teknis di Taman Sari yang harus segera ditindaklanjuti. Kami akan melakukan kunjungan lanjutan untuk memastikan perbaikan itu benar-benar dilakukan,” tambah Nur Asikin.
Validasi Data dan Ekonomi Desa
Selain aspek kesehatan, Nur Asikin juga menyoroti pentingnya validasi data penerima. Menurutnya, data yang akurat adalah kunci agar tidak terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat.
Satgas juga mendorong agar keberadaan SPPG ini memberikan dampak ekonomi (multiplier effect) bagi desa setempat. Pengelola diminta memprioritaskan bahan baku lokal dan memberdayakan tenaga kerja dari warga sekitar.
“SPPG harus memberi manfaat kelembagaan bagi desa. Koordinasi antara pengelola, pemerintah desa, dan kecamatan harus solid agar kendala di lapangan bisa cepat teratasi,” pungkasnya. (Mahmudin)
