Pemprov Lampung dan BPKP Sepakati Pengawasan Ketat Sektor Infrastruktur 2026

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati penguatan pengawasan strategis pada sektor infrastruktur untuk tahun anggaran 2026.

Langkah ini dinilai krusial guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih progresif, efisien, dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 13 Januari 2026.

Pertemuan ini sekaligus menjadi forum penyampaian ikhtisar (wrap-up) hasil pengawasan yang dilakukan BPKP selama enam bulan terakhir.

Evaluasi Sektor Pangan dan Infrastruktur

Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, menjelaskan bahwa fokus pengawasan lembaganya menyoroti sektor infrastruktur dan ketahanan pangan (pertanian). Kedua sektor ini dinilai memiliki dampak multiplier effect (efek berganda) paling signifikan terhadap perekonomian Lampung.

Dari hasil pengawasan, BPKP menemukan sejumlah celah perbaikan yang masih bisa dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi anggaran, hingga penguatan tata kelola birokrasi.

“Rekomendasi strategis akan kami sampaikan, mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan akses pasar hasil panen, hilirisasi pembiayaan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Agus.

Ia menambahkan, jika pada tahun 2025 pengawasan difokuskan pada sektor pertanian, maka pada tahun 2026 ini jangkauan akan diperluas dengan penekanan lebih kuat pada sektor infrastruktur.

Mitra Strategis Pembangunan

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan BPKP. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif merupakan kunci agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“BPKP diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan pembangunan di Lampung berjalan berkualitas,” pungkas Marindo. (*)