Anggota DPRD Pandeglang Rifqi Rafsanjani Di-PAW dan Dipecat PKS Akibat Kasus Penganiayaan Perempuan
Juniardi
Pandeglang, sinarlampung.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang, Banten, secara resmi menggelar rapat paripurna Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggotanya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rifqi Rafsanjani. Rifqi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Junaedi.
Ketua DPD PKS Pandeglang, Dodi Setiawan, mengonfirmasi bahwa pelaksanaan PAW ini menindaklanjuti keputusan internal partai, yakni Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Nomor 093/SKEP/DPP-PKS/2025.
Dodi Setiawan menjelaskan bahwa pencopotan Rifqi, yang juga diikuti pemecatan dari keanggotaan partai, bermula dari laporan serius terkait tindakan indisipliner dan kriminal.
“Ini berawal dari persoalan Saudara RR berkaitan dengan penganiayaan terhadap perempuan dan diduga juga menggunakan pinjaman online (pinjol) menggunakan identitas pacarnya,” ujar Dodi di Sekretariat DPRD Pandeglang, Kamis 20 November 2025.
Proses Internal Partai
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat—termasuk korban, seorang wanita berinisial MP—yang mengaku menjadi korban kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Rifqi. Korban sempat memublikasikan foto luka-luka serta percakapan WhatsApp sebagai bukti.
Partai segera memproses laporan tersebut melalui Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP). Kemudian bersidang dan berdasarkan saksi-saksi serta bukti kuat yang dimiliki, Majelis memutuskan bahwa Rifqi Rafsanjani terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan.
Sebagai tindak lanjut dari putusan MPDP, DPD PKS meneruskan laporan tersebut ke tingkat wilayah dan pusat. Sanksi tegas yang dijatuhkan DPP PKS dengan pencopotan Jabatan. Rifqi diberhentikan dari posisinya sebagai anggota DPRD Pandeglang melalui mekanisme PAW. DPP PKS secara final mengeluarkan surat pemecatan terhadap Rifqi dari keanggotaan partai.
Dodi Setiawan menegaskan bahwa pemecatan ini merupakan bentuk ketegasan dan komitmen PKS untuk menjaga marwah partai dan kedisiplinan kader, terutama terhadap tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum yang merugikan citra partai di mata publik. (Red)
