H Darussalam Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Lampung
Juniardi
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memilih H. Darussalam, SH, MH sebagai ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Periode 2025-2030. SK pengangkatan diserahkan Kaban Kesbangpol Dr Senen Mustahil, SSos MSi di kantornya, Jumat 28 November 2025.
H Darussalam adalah satu dari tiga nama yang diusung dalam rapat 37 ormas lintas etnis dan paguyuban, Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Ketiganya adalah H. Darussalam, SH MH, H M Idris KS, dan Dr KH Ir Abdul Halim, MA. Ketiga kandidat sudah dikenal warga Lampung. Mereka sosok yang populer di daerah Lampung. Darussalam menjabat ketua Ormas Keluarga Besar Batanghari Sembilan; Muhammad Idris KS senior KONI Lampung; dan Abdul Hakim anggota DPR RI.
FPK di bina oleh Gubernur Mirza, Wagub Jihan, Sekdaprov Marindo dan Kaban Kesbangpol Lampung. Untuk kepengurusan FPK Lampung, Darussalam dibantu Wakil Ketua 1 H. M. Idris KS, Wakil Ketua 2 Abdul Hakim, dan Sekretaris Salatieli Daeli dan wakil Sekretaris Yu cek Hengki Sadok.
Kaban Kesbangpol Dr Senen Mustahil, mengatakan pesan Gubernur kepada ketua, para pengurus, dan anggota dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai wadah yang mengayomi 37 ormas lintas etnis dan paguyuban daerah ini.
Darussalam mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua tokoh ormas yang diberikan kepadanya. Dia juga berjanji tak akan menyia-nyiakan amanah yang telah dipercayakan Gubernur Mirza ke pundaknya berdasarkan Permendagri No. 34 Tahun 2006.
Kepada para pengurus dan anggota FPK, dia mengajak semuanya senantiasa merawat silaturahmi, berada pada posisi mediator, penyejuk semua etnis di Provinsi Lampung. Lampung memiliki pengalaman terkait beragamnya warga di Lampung.
Darussalam mengusulkan para pengurus bertemu minimal sebulan sekali dalam mewujudkan rencana kerja organisasi yang jadi wadah komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antarwarga dari berbagai latar belakang etnis dan budaya.
“Lampung memiliki tingkat heterogenitas etnis tertinggi di Sumatera, karena menjadi tujuan transmigrasi sejak era 1950-an. Kehadiran FPK diharapkan menjadi perekat kebersamaan antarwarga, sekaligus mitra strategis pemerintah,” katanya. (Red)
