Demo di Lampung Aman Massa Minta Pengesahan UU Perampaan Aset Hingga Dealine 1X24 Kapolri Harus Mundur?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Aksi massa mahasiswa bersama elemen masyarakat Lampung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, menyuarankan 13 tuntutan, termasuk dealine 1×24 Kapolri harus muncur, Senin 1 September 2025. Massa menyuarakan 13 tuntutan strategis yang dinilai penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

“Kami minta dalam satu kali 24 jam, Kapolri harus mundur. Dan reformasi dikepolisian harus segera dan mendesak dilakukan,” teriak peserta aksi dalam orasinya.

Massa aksi menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan hanya kepentingan kelompok, melainkan suara rakyat yang harus diperjuangkan secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal, didampingi Pangdam Raden Intan, Korem 043/Gatam, Kapolda Lampung, Ketua DPRD Lampung, Kajati Lampung, Kepala Pengadilan, dan tokoh agama bertemu dan berdailog dengan pengunjurasa. Mirza menyampaikan apresiasi dan dukungan atas aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat, bahkan membacakan tuntutan pendemo..

“Saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang ikut dalam aksi ini. Saya berharap aksi ini berjalan kondusif dan damai. Saya bersama seluruh stakeholder akan memperjuangkan aspirasi adik-adik untuk disampaikan kepada Presiden,” kata Ahmad Mirzani, disambut tepuk tangan pengunjukrasa.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kemudian membacakan tuntutan Aliansi Lampung Melawan di atas mobil komando di depan gerbang DPRD-Pemprov Lampung.

Pertama, kata Gubernur Mirza, mendesak DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

Kedua, mendesak DPR untuk memotong gaji dan tunjangan DPR serta, berhenti menggunakan pajak rakyat untuk menekan rakyat. “Aspirasi keempat yang kami terima adalah, Presiden Prabowo harus memecat menteri-menteri bermasalah,” ucap Gubernur Mirza.

Kelima, lanjutnya, mendesak para ketua partai untuk memecat kader bermasalah yang menempati posisi di eksekutif dan legislatif.

Keenam, menuntut Kapolri untuk turun dari jabatannya dan Polda Lampung serta menuntut keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan.

Ketujuh, kita semua menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Mirza melanjutkan, tuntutan kedelapan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.

“Mendesak pembebasan lahan Anak Tuha dan terakhir mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC),” teriak Gubernur hingga parau.

Pembacaan tuntutan itu disambut gembira oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung menggugat. Mirza berjanji akan meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Tuntutan dan aspirasi tersebut akan menjadi dorongan bagi Pemprov Lampung untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar bisa segera dilaksanakan.

“Ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi adik-adik kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya

Gubernur juga mengajak seluruh peserta aksi menjaga kondusifitas di Provinsi Lampung. “Mari kita jaga Lampung, kita tunjukkan bahwa Lampung tidak diam. Saya berharap adik-adik bisa menjaga provinsi ini tetap aman dan damai,” ujarnya.

Usai orasi Gubernur, massa yang dikawala TNI Porli tertib membubarkan diri. Dan massa aksi berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada langkah nyata dari pemerintah atas tuntutan mereka. (Red)