
Jakarta, sinarlampung.co – Ratusan massa Triga Lampung terus melanjutkan aksi di Jakarta sejak Senin (25/8/2025). Mereka menuntut pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) dan pencopotan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Massa menilai Nusron berpihak pada korporasi dan mengabaikan penderitaan rakyat. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan.
Aksi dimulai di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (27/8/2025). Seruan keras “ukur ulang HGU PT SGC” menggema di antara barisan demonstran.
Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan kementerian tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat. “Hingga hari ini, tidak ada langkah nyata dari ATR/BPN,” ujarnya.
Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, menyebut konflik agraria dengan PT SGC kian memanjang. Menurutnya, rakyat menjadi korban perampasan tanah, kriminalisasi, hingga intimidasi.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Keramat Lampung, Sudirman Dewa. Ia menilai ATR/BPN terkesan abai dalam menjalankan fungsi negara.
“Alih-alih melindungi rakyat, justru memperparah konflik agraria. Jika Nusron Wahid tidak sanggup, lebih baik mundur,” katanya tegas.
Dari Kementerian ATR/BPN, massa long march menuju Silang Tiga Monas. Mereka bertekad menyampaikan desakan langsung ke Istana Negara.
Koordinator aksi, Rian Bima Sakti, meminta Presiden memikirkan nasib rakyat. “Kami ke jantung negara bukan sekadar berteriak, ini tentang derai air mata akibat perampasan hak,” ujarnya.
Di Patung Kuda, perwakilan massa diterima untuk masuk ke Istana. Mereka menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi.
Delegasi yang diwakili Suadi Romli, Zani, dan Sapriansyah menyampaikan pengaduan lengkap. Isinya, desakan ukur ulang HGU PT SGC, PT ILP, PT SIL, dan PT GPM.
“Alhamdulillah, kami sudah diterima perwakilan Presiden. Harapan kami, Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU,” kata Suadi Romli usai audiensi. (*)