Anggaran BUMDesa Semuliraya 2017-2018 Diduga ‘Menguap’

Lampung Utara (SL)-Serapan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017-2018 yang digulirkan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Semuliraya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, diduga tidak jelas penggunaannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketidakjelasan dimaksud dipicu dari tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan BUMDesa Semuliraya. Diketahui, serapan anggaran BUMDesa Semuliraya dari program DD di tahun anggaran 2017 senilai Rp.50 juta dan untuk tahun anggaran 2018 senilai Rp.100 juta.

Ditambah lagi, ada dugaan Kepala Desa Semuliraya, Deddy Surachman, dalam mengelola DD, sejauh ini tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan warga setempat.

Dari penelusuran awak media ini, Desa Semuliraya memiliki enam dusun dan 41 Rukun Tetangga (RT) dengan beberapa lokasi masih berupa jalan tanah. Sementara, dalam perencanaan DD tahun anggaran 2019, memprioritaskan pembuatan taman desa di seputaran kantor desa setempat. Saat awak media ini melakukan kunjungan ke lokasi, tampak tumpukan material di beberapa titik di sekitar lokasi perencanaan pembangunan taman desa.

Meski demikian, Kepala Desa Semuliraya, Deddy Surachman, membantah jika pihak BUMDesa tidak memiliki kegiatan dalam hal penggunaan serapan DD tahun anggaran 2017 senilai Rp.50 juta dan serapan DD tahun anggaran 2018 senilai Rp.100 juta.

“Tidak benar informasi itu. Kami memang menganggarkan sejumlah anggaran yang berasal dari DD untuk pengelolaan BUMDesa. Kegiatannya ada berupa simpan pinjam bagi warga sekitar,” bantah Deddy Surachman, saat dikonfirmasi, Selasa, (16/7/2018), di kantornya.

Dikatakannya lebih lanjut, dana tersebut langsung dikelola oleh pengurus BUMDesa setempat tanpa ada intervensi dari pihaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Tapi, belum lama ini BPD Semuliraya telah melakukan audit dan menyatakan tidak ada persoalan dengan penggunaan DD yang langsung dikelola pengurus BUMDesa,” kata Deddy Surachman.

Dirinya juga menolak jika pihaknya dinyatakan tidak melibatkan TPK dan warga setempat dalam hal pengelolaan dan pekerjaan dari program DD. “Jika dikatakan kami tidak melibatkan warga, sepertinya itu mengada-ada. Toh, semua pekerjaan direncanakan melalui rembug warga dengan menghadirkan para tokoh desa,” terangnya.

Meski demikian, hingga wawancara berakhir, Kepala Desa Semuliraya tidak dapat menghadirkan pengurus BUMDesa setempat guna dimintai keterangan. (ardi)