Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan, Ketua MPR Titip Kenaikan Harga

Jakarta (SL)-Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Sidang Tahunan terdiri atas tiga rangkaian agenda, yakni Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Sidang Penyampaian RAPBN Tahun 2018.

Selain soal capaian insfrastruktur, dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo, Presiden Ketujuh RI menyampaikan rencana kenaikan gaji pokok bagi PNS dan pensiunan pada 2019 mendatang. “Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata lima persen,” kata Jokowi -sapaan Joko Widodo.

Beberapa tahun terakhir, katanya, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah,cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya,” tegas suami Iriana.

Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Pemerintah menjaga harga-harga barang barang kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Zulkifli menyebut permintaan itu juga secara khusus disampaikan untuk mewakili para ibu di Indonesia.

Hal itu disampaikan Zulkifli saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/7). “Bapak presiden ini titipan emak-emak. Titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau terutama kebutuhan pokok,” kata Zulkifli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Menurutnya, penting bagi pemerintah memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus karena adanya perubahan harga. Sebab yang sangat perlu diperhatikan saat ini adalah masyarakat golongan miskin dan hampir miskin yang masih sangat besar jumlahnya.

Sementara golongan masyarakat tersebut sangat rentan terhadap perubahan harga. “Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” ujar Zulkifli.

Tak hanya soal harga bahan pokok, dalam pidatonya, ia juga menyoroti tantangan perekonomian nasional juga Zulkifli menyinggung pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan. Menurutnya, kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur juga harus didistribusikan secara luas. “Khususnya ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil, tidak hanya dimonopoli oleh BUMN. Ini pesan daerah-daerah,” kata Zulkifli.

Ketua Umum PAN itu juga menyoroti masalah pengelolaan utang negara. Ia meminta Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Menurutnya, Pemerintah harus menyelesaikan titik lemah perekonomian dan tidak menggunakan alasan nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mengoreksi upaya dari dalam.

Ia juga menilai utang pemerintah tidak bisa disebut aman karena rasio utang 30 persen. Sebab yang perlu dicermati jumlah bebas utang pemerintah telah mencapai Rp 4000 Triliun. “Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar,” kata Zul.

Dalam sidang tahunan MPR yang diawali Pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan itu, hadir Presiden Jokowi didampingi istri Iriana Joko Widodo. Beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Mufidah Jusuf Kalla. Sidang MPR juga dihadiri oleh para mantan presiden maupun wakil presiden, diantaranya Presiden RI Ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden RI Kelima Megawati Sukarnoputri.

Namun Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampak tidak hadir. Dari jajaran mantan wakil Presiden antara RI Keenam Try Sutrisno dan Wakil Presiden RI Ke-11 Boediono. Hadir juga Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta yang masih menjadi Wakil Ketua MPR. Wakil Ketua MPR Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara sahabat, Anggota MPR RI, pimpinan dan anggota Lembaga-lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung, dan Para Kepala Staf Angkatan, Para Ketua Umum Partai Politik. (rep/nt)